Oleh Dian Rosalia

Mahasiswa Pascasarjana STIKOM Interstudi

PEMINDAHAN ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur adalah langkah berani yang diambil Pemerintah untuk membawa Indonesia menuju era baru.

Proyek ini mengusung visi Indonesia yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan, dengan target ambisius yang terbentang hingga tahun 2045.

Namun, di tengah optimisme ini, banyak pertanyaan dan tantangan yang masih perlu dijawab, terutama terkait dengan realisasi target pemindahan Presiden dan aparatur sipil negara (ASN) sebelum 17 Agustus 2024, serta kesiapan infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan di IKN.

Pembangunan IKN dalam Buku Saku IKN yang dikeluarkan Bappenas pada Juli 2021 direncanakan dalam beberapa fase,  dimulai dari 2020 hingga 2045.

Tahap awal, 2020-2024, pembangunan fokus pada infrastruktur utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti Istana Kepresidenan, gedung kementerian, pusat peribadatan serta perumahan bagi ASN di Kawasan Inti Ibu Kota Negara (KIKN). 

Pada tahap ini, yang menjadi target ambisius adalah pemindahan tahap awal ASN dan Presiden ke IKN sebelum 16 Agustus 2024, yang diharapkan akan menjadi momentum perayaan Hari Kemerdekaan RI pertama di ibu kota baru pada 17 Agustus 2024.

Tahapan berikutnya, 2025-2035, fokus pada pengembangan IKN sebagai pusat inovasi dan ekonomi.

Pemerintah berencana untuk menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas untuk menciptakan ekosistem yang tangguh dan berkelanjutan.

Di tahap ini, tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi prioritas, sejalan dengan rencana menjadikan IKN sebagai kota yang berdaya saing global.

Pada rentang waktu 2035-2045, pengembangan difokuskan untuk mempercepat pembangunan dan konektivitas antar kota di Kalimantan Timur.

Pemerintah berharap, pada tahap ini, IKN akan menjadi destinasi utama bagi investasi asing langsung di Indonesia dan menarik talenta global ke Asia Tenggara.

Pada 2045 dan seterusnya, IKN yang memiliki konsep "Smart Forest City" diharapkan menjadi "Kota Dunia untuk Semua," kota terdepan yang mencapai net zero-carbon emission dan menggunakan 100 persen energi terbarukan. Ambisi besar ini diharapkan akan membawa IKN ke jajaran kota paling layak huni dan berdaya saing tinggi di dunia.

Pentingnya Manajemen Komunikasi yang lebih baik

Di balik ambisi yang tinggi ini, muncul pertanyaan krusial, apakah semua target dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?

Salah satu kritik yang paling sering terdengar adalah mengenai kesiapan pemindahan ASN dan Presiden dan para pejabat negara pada tahun 2024, mengingat waktunya yang hanya tinggal 2 bulan serta banyaknya tantangan logistik dan infrastruktur di lapangan.

Data dari pemerintah menunjukkan bahwa KIKN direncanakan untuk menampung sekitar 500.000 penduduk pada tahap awal yang mencakup ASN, TNI, Polri dan fasilitas penting lainnya.

Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, energi, dan transportasi publik masih memerlukan waktu untuk benar-benar siap dan beroperasi optimal.

Mengingat skala dan kompleksitasnya, ada risiko bahwa target-target tersebut mungkin membutuhkan penyesuaian, terutama jika ditemui kendala teknis atau anggaran.

Selain itu, proses pemindahan ASN secara masif tidak semudah yang dibayangkan. Banyak ASN yang akan pindah ke IKN harus menghadapi tantangan adaptasi, baik dari segi lingkungan maupun fasilitas.

Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hunian masih perlu digenjot agar mampu memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah beserta keluarganya. Mengingat waktu yang sempit, ada kekhawatiran bahwa terburu-burunya proses pemindahan dapat menurunkan kualitas hidup mereka di ibu kota baru.

Sementara itu, pernyataan Presiden RI Joko Widodo (saat masih menjabat) mengenai pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara yang cenderung berubah-ubah telah menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat.

Awalnya, pemerintah menargetkan pemindahan ASN dan penyelesaian fasilitas utama di IKN sebelum Agustus 2024, sehingga Presiden dan para menteri dapat merayakan Hari Kemerdekaan di ibu kota baru. Namun, belakangan, Jokowi menyampaikan bahwa pemindahan ini dapat ditunda jika fasilitas belum sepenuhnya siap, terutama pasokan air dan infrastruktur dasar lainnya.

Ketidakkonsistenan pernyataan ini menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan publik. Banyak pihak mempertanyakan kesiapan dan kelayakan pemindahan tersebut dalam waktu dekat, terutama karena beberapa target pembangunan yang sering mengalami penundaan dan kesulitan pendanaan.

Selain itu, kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu juga dikhawatirkan akan mempengaruhi kredibilitas proyek IKN di mata masyarakat dan investor.

Ketidakjelasan dalam komunikasi terkait rencana pemindahan ini mencerminkan perlunya manajemen komunikasi yang lebih baik.

Proyek besar seperti IKN, yang melibatkan ribuan ASN dan anggaran negara yang sangat besar, membutuhkan kejelasan dan transparansi agar publik bisa tetap mendukungnya.

Urgensi dan Kesiapan Infrastruktur

Pemindahan ibu kota negara bukan sekadar memindahkan bangunan fisik, tetapi juga harus menjamin bahwa ibu kota baru siap sebagai kota yang tangguh dan berkelanjutan.

Jika infrastruktur ini tidak dikelola dengan baik, ada risiko bahwa ibu kota baru akan menghadapi masalah serupa seperti Jakarta, yakni keterbatasan sumber daya, polusi, dan kerentanan terhadap bencana.

Pemerintah perlu menerapkan sistem yang mendukung prinsip ekonomi sirkular, seperti pengelolaan limbah yang baik dan pengurangan emisi karbon.

Pengembangan IKN sebagai pusat inovasi dan ekosistem energi terbarukan harus sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap SDGs.

Namun, pencapaian ini membutuhkan investasi besar dan pengawasan ketat agar tidak melenceng dari target awal.

IKN adalah proyek besar yang membawa harapan besar. Dari pemindahan ASN dan Presiden, hingga pengembangan infrastruktur berkelanjutan dan pencapaian target SDGs, setiap tahap membawa tantangan tersendiri.

Kritik konstruktif diperlukan sebagai bentuk pengawasan agar targetnya tetap realistis dan terencana dengan matang.

Jika pemerintahan baru ini mampu menjawab kritik dengan tindakan nyata, pemindahan ke IKN akan menjadi langkah maju yang tidak hanya membawa perubahan fisik, tetapi juga transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif. Keberhasilan IKN bukan hanya soal perpindahan ibu kota, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.