Pernah Polri ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pernah pula Polri di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional. 

Sementara dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Barulah sejak di masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, Polri ada di bawah perintah Presiden. 

Puncak kesengsaraan Polri terjadi di masa Presiden Soeharto yang mengintegrasikan Polri ke dalam ABRI. 

Barulah di masa Reformasi, sejarah Polri berubah. 

Karena mengurus ruang publik pula, Polri lekat dengan masyarakat. 

Polri yang bertanggungjawab pada keamanan jelas di posisi yang berbeda dengan TNI yang tugasnya fokus pada urusan pertahanan.

Salah satu polisi cerdas, Chryshnanda dalam ‘Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani’ bahkan secara tegas secara retoris bertanya apa peran dan fungsi polisi? 

Mengapa dalam masyarakat diperlukan polisi? Apa citra polisi di mata masyarakat? 

Dia mengakui masyarakat akan menjawab secara bervariasi, dari positif sampai negatif yang tidak bisa dilepaskan pada cara pikir masyarakat. 

Karena sifatnya subjektif, maka belum tentu benar namun ataupun itu, citra polisi di mata masyarakat adalah produk kinerja polisi dalam menyelenggarakan pemolisian.

Seperti diketahui polisi, dalam menyelenggarakan pemolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa, melakukan kontrol sosial, bahkan juga kewenangan diskresi. 

Kewenangan tersebut tanpa sistem kontrol dan pertanggungjawaban akan mengandung potensi penyalahgunaan.

Dampak dari penyalahgunaan kewenangan polisi itulah yang sedikit demi sedikit terus menggerus citra positif yang telah berusaha dibangun sejak dipisahkan dari ABRI, imbasnya ketidakpercayaan masyarakat meningkat.