Seperti diketahui polisi, dalam menyelenggarakan pemolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa, melakukan kontrol sosial, bahkan juga kewenangan diskresi. 

Kewenangan tersebut tanpa sistem kontrol dan pertanggungjawaban akan mengandung potensi penyalahgunaan.

Dampak dari penyalahgunaan kewenangan polisi itulah yang sedikit demi sedikit terus menggerus citra positif yang telah berusaha dibangun sejak dipisahkan dari ABRI, imbasnya ketidakpercayaan masyarakat meningkat. 

Nah, lontaran elit PDIP ini jangan-jangan akumulasi kekecewaan pada institusi Polri. 

Saya yakin pernyataan elit politik ini belum tentu subyektif, bisa jadi sekadar rengek para petarung yang tak siap kalah.

Namun apa pun itu, rengekan elit PDIP itu bergema keras di ruang publik sosial. 

Jika peka, petinggi Polri mestinya tanggap, karena untuk memulihkan citra yang telanjur tercoreng, butuh biaya sosial yang mahal pula.