Fokus utama tim ini adalah pembenahan organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan.

Namun pembentukan tim ini tidak bebas dari kritik. Komposisi yang didominasi oleh internal Polri menimbulkan kekhawatiran reformasi hanya berjalan dalam lingkaran tertutup.

Apalagi, pemerintah juga menyiapkan Komite Reformasi Polri di tingkat Presiden dengan menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.

Hal ini tentu dapat berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Tanpa kejelasan koordinasi, agenda reformasi bisa tersandera tarik-menarik kepentingan.

Tantangan lainnya adalah ketiadaan indikator kinerja yang jelas. Bagaimana publik bisa menilai keberhasilan reformasi jika tidak ada ukuran terukur, seperti kecepatan penanganan laporan, jumlah kasus etik yang ditindak, atau tingkat kepuasan masyarakat?

Di sisi lain, resistensi internal juga menjadi hambatan nyata. Perubahan yang mengganggu kenyamanan status quo kerap ditolak secara halus maupun terang-terangan.

Sementara itu, dinamika politik sering menekan Polri untuk bertindak dalam kerangka kepentingan tertentu, sehingga agenda reformasi rentan dipolitisasi.

Jalan Reformasi ke Depan

Meski penuh tantangan, reformasi Polri tetap merupakan keniscayaan. Ada beberapa langkah penting yang bisa menjadi panduan. Jangka Pendek (0–6 bulan): Menegaskan mandat tim reformasi agar tidak tumpang tindih dengan komite di tingkat Presiden.

Publikasi agenda kerja dan konsultasi dengan masyarakat sipil juga mutlak dilakukan.

Jangka Menengah (6–12 bulan): Melakukan audit independen dengan melibatkan Kompolnas, akademisi, serta lembaga pengawas eksternal. Indikator kinerja harus ditetapkan dan dilaporkan secara berkala.

Jangka Panjang (1–3 tahun): Melakukan transformasi kultural yang berkelanjutan melalui pendidikan etika, HAM, dan pelayanan publik di semua level.

 Jika diperlukan, perubahan struktural, termasuk pemisahan fungsi tertentu, harus berani diambil.

Selain itu, penguatan sistem whistleblowing, transparansi informasi publik, serta digitalisasi menyeluruh akan menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan rakyat.

Reformasi Polri adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen kuat, keterlibatan publik, dan keberanian menghadapi resistensi internal.