Pembentukan Tim Reformasi Polri bisa menjadi momentum penting untuk memperbaiki citra dan meningkatkan profesionalisme.

Namun, tanpa transparansi, pengawasan independen, serta tolok ukur yang jelas, agenda ini berisiko hanya berhenti sebagai slogan.

Masyarakat menaruh harapan besar agar Polri mampu menjadi institusi modern yang profesional, humanis, dan akuntabel.

Reformasi ini bukan sekadar kebutuhan internal kepolisian, melainkan kebutuhan bangsa untuk memastikan tegaknya negara hukum yang berkeadilan.

Mengenai Penulis, I Wayan Sudirta

Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH dikenal sebagai politikus senior PDIP.

Beliau menjabat Anggota DPR-RI sejak 1 Oktober 2019 mewakili daerah pemilihan Bali.

Saat ini duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, politik, dan keamanan.

Dikenal sebagai aktivis dan pembela hukum serta menempati sejumlah jabatan penting di bidang hukum seperti Wakil Ketua Umum IKADIN (2003–2007, 2007–2011), Ketua Dewan Kehormatan PERADI Bali (2008–2012), Pengacara/Pembela masyarakat tertindas karena represi Orde Baru, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1976–1980), Penasehat Hukum Indonesia Corruption Watch (1999–2001), Pendiri dan Penasehat Bali Corruption Watch (2000–sekarang).

Di DPR sejumlah kepercayaan penting diraih seperti Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI (2004–2009, 2009–2014), Koordinator Penasehat Hukum DPD-RI (2005–2009), Koordinator Tim Litigasi DPD-RI (2013–2014), Anggota Lembaga Pengkajian MPR-RI (2015–2019), dan sebagainya.