Masalah yang Masih Mengemuka

Meski berbagai inovasi telah dilakukan, kepercayaan publik terhadap Polri masih fluktuatif.

Survei Indikator Politik Indonesia pada Agustus 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik berada di 62,4 persen.

Angka ini sebenarnya masih mayoritas, namun menurun dibanding periode sebelumnya yang sempat menyentuh lebih dari 70%.

Penyebab penurunan ini cukup kompleks.

Kasus penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etik oleh oknum masih terjadi. 

Tragedi besar seperti kasus Sambo, hingga peristiwa kekerasan oleh aparat di daerah, menjadi catatan hitam yang sulit dihapus.

Selain itu, publik sering kali mengeluhkan lambannya penanganan laporan. Hingga ada tanggapan bahwa petugas Pemadam Kebakaran lebih solutif daripada polisi.

Selain itu, fenomena “no viral no justice” mencuat: kasus baru ditangani serius ketika viral di media sosial.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa Polri belum sepenuhnya hadir melayani secara adil tanpa diskriminasi.

Isu penggunaan kekerasan berlebihan dalam pengamanan massa juga masih membayangi.

Kultur organisasi yang tertutup, hierarkis, dan kadang resisten terhadap pengawasan semakin menambah tantangan reformasi di tubuh Polri.

Tim Reformasi Polri: Harapan dan Tantangan

Menjawab dorongan publik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 17 September 2025 membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri melalui Surat Perintah Nomor Sprin/2749/IX/2025.

Tim beranggotakan 52 perwira, dengan Kapolri sebagai pelindung, Wakapolri sebagai penasihat, dan Komjen Chryshnanda Dwilaksana sebagai ketua tim.