TRIBUNNEWS.COM - Proposal pengakhiran perang Gaza yang diajukan Presiden Donald Trump diklaim telah diterima Israel maupun kelompok Hamas.

Hamas siap menyerahkan semua sandera warga Israel maupun asing yang ditahan sejak 7 Oktober 2023.

Sebaliknya, Israel bersedia menarik pasukan secara gradual dari Gaza, dan memulangkan tahanan Palestina yang mereka penjarakan.

Delegasi Hamas dan Israel serta utusan Gedung Putih, Steve Witkoff dan Jared Kushner telah bertemu di Kairo, Mesir.

Mereka bertemu untuk membahas detil pelaksanaan solusi pengakhiran perang yang sudah berlangsung dua tahun ini.

Baca juga: Khalil Al-Hayya, Bos Hamas Muncul Perdana setelah Gagal Dibunuh Israel

Baca juga: Hamas Siapkan Pertemuan Besar Faksi Palestina di Mesir untuk Tentukan Masa Depan Gaza

Baca juga: Sekjen PBB Angkat Suara: Hamas Siap Bebaskan Sandera, Gencatan Senjata Gaza di Depan Mata

Bagian paling menarik dari proposal Trump adalah pengelolaan Gaza pascaperang. Formula Trump menyatakan Gaza akan dikelola pemerintahan transisional internasional.

Hamas menolak poin ini, dan menegaskan Gaza harus dikelola badan Palestina yang independen.

Badan teknokrat ini harus didasarkan konsensus nasional Palestina dan dukungan Arab serta dunia Islam.

Hamas membuat keputusan tersebut setelah mengkaji secara menyeluruh 20 poin proposal Donald Trump.

Mengenai pelepasan tawanan, Hamas setuju membebaskan semua tahanan pendudukan, baik hidup maupun mati, sesuai formula dalam proposal Presiden Trump.

Seorang pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzook, menyatakan menghentikan perang dan pembantaian rakyat Palestina adalah prioritas.

Tetapi Abu Marzook mengarisbawahi pembebasan semua sandera dalam waktu 72 jam sebelum batas waktu ultimatum Trump berakhir adalah teoritis dan tidak realistis.

Menyinggung pelucutan senjata Hamas, Marzook menyatakan kelompok tersebut akan menyerahkan senjatanya kepada otoritas negara Palestina yang akan datang.

Siapa pun yang memerintah Gaza akan memiliki senjata di tangan mereka. Artinya, Palestina mulai dari Tepi Barat hingga Gaza harus memiliki kekuatan militer sendiri.

Kelompok itu mengatakan isu kuncinya adalah menghentikan pertempuran, sementara detail lainnya masih terbuka untuk didiskusikan.