Pada bulan September 2025, Amerika Serikat memperkuat kampanye tersebut dengan peningkatan kekuatan besar-besaran di Karibia.

Delapan kapal perang, sebuah kapal selam serang nuklir, dan sekitar 4.500 tentara, termasuk 2.200 Marinir dikerahkan.

Pasukan ini didukung oleh jet F-35 yang ditempatkan di Puerto Riko dan armada pesawat nirawak pengintai maritim.

Venezuela, sebagai negara Amerika Latin terakhir yang masih secara terbuka menentang kekuatan Amerika dan Doktrin Monroe, mungkin bisa bernasib sama seperti Libya, Irak, dan Suriah.

Dua abad setelah Presiden Amerika Serikat James Monroe memperingatkan kekaisaran Eropa untuk menjauh dari Amerika, Washington kembali menarik garis merah di Karibia.

Logikanya tidak berubah, hanya teknologinya. Di tempat yang dulunya kapal perang berlayar, kini drone melayang; di tempat yang dulunya gula dan pisang mendefinisikan kekaisaran, kini minyak, data, dan jalur laut.

Doktrin Monroe lahir pada tahun 1823 sebagai isyarat defensif dari sebuah republik muda, yaitu Amerika Serikat.

Seiring waktu, doktrin ini berkembang menjadi fondasi dominasi AS atas "halaman belakangnya".

Dari konsekuensi Roosevelt hingga intervensi Reagan, setiap generasi telah menafsirkan ulang doktrin tersebut agar sesuai dengan zamannya.

Kini Donald Trump menghidupkannya kembali dalam bentuk digital – tanpa bahasa sopan "kemitraan" atau "stabilitas regional".

Seperti yang dikatakan Menteri Perang Pete Hegseth, stabilitas di Karibia sangat penting bagi keamanan Amerika Serikat dan benua tersebut.

Kawasan ini, yang telah lama dianggap sebagai parit pertahanan Amerika, sekali lagi menjadi garis pertahanan terdepan.

Bukan melawan narkotika, melainkan melawan pengaruh Tiongkok, Rusia, dan negara mana pun yang cukup berani untuk melawan.

Dalam buku pedoman baru Washington, Karibia bukan lagi wilayah pinggiran yang tenang, melainkan zona operasi terdepan.

Logikanya ada dua: untuk mencegah Tiongkok dan Rusia membangun pijakan, dan untuk menegaskan kembali otoritas Washington.