Discouraged workers mungkin tidak menimbulkan tekanan langsung pada statistik pengangguran, tetapi mereka mencerminkan bentuk underutilisation yang tidak terlihat. 

Akumulasi kekecewaan inilah yang membuat discouraged workers bukan sekadar kategori statistik. Hal ini tanda bahwa ada jarak yang melebar antara harapan warga dan kemampuan negara memenuhi ekspektasi tersebut.

Negara Harus Hadir

Program magang nasional dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk memperbaiki pasar tenaga kerja Indonesia. Magang yang dirancang secara terstruktur dapat mengatasi kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan pasar. 

Dengan menjadikan program magang nasional sebagai first-entry mechanism, Indonesia dapat memperpendek masa transisi dari dunia pendidikan formal ke pekerjaan. Selain itu juga untuk mengurangi mismatch dan mencegah munculnya discouraged workers baru.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamis (11/12), jumlah peserta yang daftar pada program magang nasional sebanyak 104 ribu hingga batch III. Adapun jumlah peserta batch I sebanyak 15 ribu peserta, batch II sebanyak 62 ribu peserta, dan batch III sebanyak 27 ribu peserta. 

Jumlah peserta magang nasional itu melampaui target pemerintah yang mencapai 100 ribu di tahun ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap program pemerintah. 

Namun yang perlu menjadi perhatian pemerintah, program magang nasional hanya berlangsung selama 6 bulan. Perlu strategi lainnya agar para lulusan baru maupun pencari kerja dapat terserap di perusahaan atau industri. 

Selanjutnya, pemerintah juga sudah memiliki fondasi yang kuat melalui berbagai program pelatihan, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki pendidikan vokasi berbasis kompetensi dan link and match dengan industri. Pendidikan vokasi di bawah Kemenperin ini bahkan memiliki standar kompetensi internasional, literasi teknologi maju, dan kemampuan adaptif terhadap dinamika pasar global.

Pemerintah perlu memperluas kerja sama strategis dengan industri domestik dan global agar para lulusan pendidikan vokasi tersebut dapat tersebar di berbagai wilayah. 

Sementara itu, Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini, Kemnaker juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) maupun industri agar peserta BLK bisa terserap di dunia kerja. 

Program-program yan telah ada di pemerintah tersebut bisa terus diperkuat. Sebagai contoh, pemerintah dapat menyatukan standar pelatihan, membangun pusat informasi tenaga kerja terintegrasi, serta menyambungkan lulusan vokasi dan BLK langsung ke industri. Hal ini akan memperkuat ekosistem ketenagakerjaan. 

Di sisi lain, industri juga perlu memiliki ruang lebih besar untuk merancang modul pelatihan, sehingga keterampilan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan sektor.

Pendampingan transisi kerja juga perlu menjadi prioritas negara. Tujuannya untuk membantu mereka yang frustasi mencari pekerjaan, sehingga tidak terjebak dalam lingkaran putus asa yang melebar. 

Banyak pencari kerja gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mengetahui jalur masuk yang tepat. Melalui layanan konseling karier nasional, asesmen minat dan bakat, hingga pelatihan singkat berbasis kebutuhan industri, pemerintah dapat memberikan dukungan menyeluruh kepada para pencari kerja.

Di sisi lain, reformasi sistem informasi pasar kerja melalui job portal nasional, seperti yang telah dimiliki Kemnaker (SIAPkerja), dapat dimaksimalkan. Portal ini dapat mengumpulkan semua lowongan kerja, baik dari sektor swasta, BUMN, UMKM, maupun pemerintah, dalam satu platform resmi yang dilengkapi algoritma pencocokan keterampilan (skill based matching).