80 Tahun Tanpa Sistem Ekonomi Pancasila
Negara Pancasila telah disepakati, tetapi ekonomi masih liberal. Saatnya Indonesia mewujudkan ekonomi Pancasila demi keadilan sosial dan kemanusiaan.
Editor:
Eko Sutriyanto
Oleh: Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan/Akademisi), Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin) yang pernah meneliti tentang The Effect Of Comparison Of Online Consumer Review Information On Online Purchases At Online Supermarket Through Customer Value As An Intervening Variabel dan The Influence of The Employer Branding, Employee Motivation, Employee Job Satisfaction To The Employee Performance Of The Special Hospital In Jakarta
Ringkasan Opini:
- Indonesia bersepakat mendirikan negara Pancasila, namun praktik ekonomi masih didominasi neoliberalisme yang memperlebar ketimpangan dan kemiskinan.
- Diskursus ini menegaskan perlunya segera mewujudkan ekonomi Pancasila sebagai antitesis kapitalisme dan komunisme, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek ekonomi melalui keseimbangan peran koperasi, BUMN dan swasta.
- Ekonomi Pancasila sebagai solusi konstitusional dan berkeadaban untuk membangun keadilan sosial dan keberlanjutan bangsa.
TRIBUNNERS - KITA telah bersepakat mendirikan negara pancasila. Inilah rumah besar ipoleksosbudhankam Indonesia.
Yang jadi masalah, mengapa ekonomi kita bukan ekonomi Pancasila?
Inilah salah satu pertanyaan ontologis saat kami melakukan diskusi terbatas di Nusantara Centre, beberapa pekan lalu.
Tentu ini penting agar kita punya persamaan persepsi soal titik temu, titik pijak, dan titik tuju dalam bernegara.
Lebih penting lagi karena ekonomi yang dijalankan adalah ekonomi pasar bebas.
Mazhanya neoliberal. Hasilnya penajaman ketimpangan dan kemiskinan.
Tentu saja ini mengkhianati ide besar para pendiri republik. Ini melawan cita-cita proklamasi. Ini kejahatan kemanusiaan. Ini rabun konstitusi dan anarkhi gagasan berdirinya negara.
Bagaimana mengatasinya? Segerakan berjalannya sistem ekonomi pancasila. Realisasikan undang-undang perekonomian nasional.
Baca juga: Indeks Pancasila Naik, BPIP Klaim Ideologi Kian Mengakar
Begitulah konsensus kami soal jawabannya.
Negara pancasila adalah antitesa dari negara kapitalisme yang imperialis dan antitesa dari negara komunis yang imperialis.
Negara pancasila menghibridasi dari kebaikan keduanya plus kebaikan dari peradaban lainnya. Ini serbuk sari. Ibarat bumbu, inilah adonan lezat yang melahirkan rasa baru.
Kita tahu bahwa anak kandung imperialisme purba adalah negara neoliberalisme.
Ini adalah wajah mutakhirnya yang berwatak eksploitatif, serakah, anti-kemanusiaan dan anti-ketuhanan.
Sistem ini tidak hanya menjajah sumber daya ekonomi negara berkembang, tetapi juga menjadikan warga negaranya sekadar pion dalam skema akumulasi modal tanpa etika, tanpa moral.
Sumber: Tribunnews.com
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Baca tanpa iklan