Dengan demikian, ketahanan sosial tidak hanya berbicara tentang bertahan hidup setelah bencana, tetapi tentang kemampuan masyarakat mengelola risiko, belajar dari pengalaman menghadapi gangguan, dan menyesuaikan diri secara berkelanjutan dalam struktur sosial yang terus berubah.  

Ketahanan mencakup dimensi fisik, ekonomi, sosial, dan institusional. 

Dalam konteks ini, ketahanan bukan sekadar bantuan logistik, pembangunan tanggul raksasa, bukan pula soal ketahanan seorang menteri memanggul beras untuk korban banjir Sumatera, melainkan soal relasi sosial, inklusivitas kebijakan, dan distribusi perlindungan yang adil. Data BPS menguatkan argumen ini.  

Wilayah dengan indikator sosial-ekonomi rendah—tingkat kemiskinan tinggi, kualitas permukiman buruk, dan akses layanan publik terbatas—cenderung mengalami dampak bencana yang lebih parah.  

Statistik korban bencana menurut provinsi menunjukkan adanya konsentrasi risiko pada kelompok masyarakat yang sejak awal berada dalam posisi rentan.  

Kondisi tersebut mencerminkan rapuhnya ketahanan sosial yang ditandai ketidakberdayaan warga untuk menjalani kehidupan yang aman. Masyarakat kehilangan hak dasarnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 

Kondisi tersebut relevan dengan pandangan Amartya Sen yang menekankan esensi capability approach. Konsep ini menekankan kebebasan substantif: yaitu peluang dan kebebasan yang dimiliki orang untuk mencapai fungsi-fungsi kehidupan yang mereka anggap penting (beings and doings) seperti tempat tinggal yang aman, kesehatan, keamanan, pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial, dsb.  

Pendekatan Sen membantu kita memahami bahwa resiko bencana bukan cuma soal peristiwa alam, tetapi soal kesempatan warga untuk hidup aman, bermartabat, dan bebas dari ancaman.  

Jika negara gagal memperluas kemampuan dasar seperti akses layanan publik, perlindungan sosial, dan kapasitas untuk hidup aman, maka masyarakat tidak memiliki capability untuk menjalani hidup yang mereka nilai penting dan layak—termasuk keselamatan dan perlindungan dari risiko bencana. 

Kerentanan sebagai Akar Masalah 

Dalam kajian kebencanaan, kerentanan (vulnerability) dipahami sebagai kondisi sosial yang membuat kelompok tertentu lebih mudah terdampak ketika bahaya datang.  

Wisner dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kerentanan tidak lahir secara alamiah, melainkan berakar pada faktor-faktor struktural—kemiskinan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, lemahnya institusi publik, serta marginalisasi dalam pengambilan keputusan. Perspektif ini menjelaskan mengapa dampak bencana tidak pernah netral: ia selalu menimpa paling keras mereka yang sejak awal hidup dalam kondisi paling rapuh. 

Di titik inilah ketahanan sosial menjadi kunci. Ketahanan bukan sekadar kemampuan bertahan setelah bencana, melainkan kapasitas kolektif masyarakat dan negara untuk secara sadar mengurangi kerentanan sebelum bencana terjadi, melalui kebijakan yang adil, perlindungan sosial yang inklusif, dan pembangunan yang berpihak pada kelompok rentan. 

Perlu Perubahan Paradigma 

Karena itu, penanggulangan bencana di Indonesia membutuhkan perubahan paradigma yang lebih mendasar: dari manajemen risiko yang teknokratis menuju pembangunan ketahanan sosial yang integral. Integrasi risiko bencana harus menjadi bagian dari kebijakan sektoral—mulai dari perizinan tata ruang, investasi, hingga perlindungan sosial. Pendanaan tidak boleh hanya terserap di fase darurat, tetapi harus diarahkan pada investasi preventif, termasuk relokasi aman dan jaminan sosial adaptif. Masyarakat perlu diposisikan sebagai aktor utama ketahanan, bukan sekadar penerima bantuan, sementara sistem data terpadu BNPB–BPS–daerah harus menjadi fondasi perencanaan berbasis bukti.