Mohammad Saihu

Dosen Tetap Prodi Ilmu Politik Universitas Sunan Gresik

Penulis Buku 

Alumni Magister Ilmu Politik UI

Hampir dua dekade dijalankan, Pilkada langsung seharusnya menjadi simbol partisipasi rakyat dan penguatan demokrasi daerah.

Faktanya, mekanisme ini justru menimbulkan persoalan struktural yang serius: biaya politik yang meroket, politik uang yang masif, birokrasi terganggu, hingga tingginya kasus korupsi kepala daerah. Jika dibiarkan, Pilkada langsung bukan sekadar persoalan prosedural, tetapi menjadi beban bagi efektivitas pemerintahan presidensial di Indonesia.

Dalam sistem presidensial, keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah.

Presiden memerlukan pemimpin daerah yang bisa menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dengan kebutuhan lokal, bukan kepala daerah yang terjebak dalam konflik elektoral, tekanan pendukung, dan kalkulasi politik jangka pendek.

Pilkada langsung, dengan karakter kompetisi yang mahal dan personalistik, sering melahirkan kepala daerah yang lebih sibuk menjaga stabilitas politik elektoral daripada meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dampaknya, konsolidasi pemerintahan melemah dan kapasitas negara untuk bekerja efektif ikut menurun.

Masalah paling nyata terlihat pada pembiayaan. Pilkada Serentak 2024 menyedot anggaran negara hingga Rp41 triliun, menjadikannya Pilkada termahal sepanjang sejarah.

Angka ini baru mencerminkan biaya formal penyelenggaraan, belum termasuk ongkos pemungutan suara ulang, sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, dan berbagai biaya administratif tambahan.

Jika dikonversi, dana sebesar itu bisa membangun ratusan ribu ruang kelas, puluhan ribu fasilitas kesehatan, atau membiayai program pengentasan stunting secara nasional. 

Pertanyaan yang muncul: apakah biaya fantastis ini sebanding dengan kualitas kepemimpinan daerah yang dihasilkan?

Di luar anggaran negara, biaya politik kandidat menjadi persoalan yang lebih mengkhawatirkan. Untuk menjadi bupati atau wali kota, kandidat sering menghabiskan puluhan miliar rupiah; untuk gubernur, nilainya bisa mencapai ratusan miliar.