Oleh: Dwi Restra Widyaningtyas
Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ

POLRI kembali menjadi sorotan publik melalui kasus yang melibatkan mantan Kapolres Bima. 

Dalam sejumlah pemberitaan, oknum tersebut terbukti melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika, pengedaran, hingga penyimpangan seksual. 

Kasus ini menimbulkan krisis komunikasi yang serius bagi institusi Kepolisian, khususnya dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Fenomena ini kemudian menjadi fokus instansi Kepolisian terkhususnya Divisi Humas Polri dalam mengembalikan citra dan memperbaiki krisis komunikasi yang terjadi. 

Oleh karena itu melalui beberapa kebijakan, langkah, serta strategi komunikasi maka Kepolisian berhasil menyelesaikan krisis komunikasi yang terjadi dan menghasilkan sebuah solusi.

Adapun solusi yang menjadi kunci kemudian tidak terlepas dari strategi komunikasi dalam penanganan krisis yang dilakukan oleh Polri.

Baca juga: Beda Nasib Dengan Istri Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra, Istri AKP Malaungi Bebas Narkoba

Beberapa langkah retorika komunikasi yang dilakukan Polri kemudian memiliki kesesuaian dengan bagaimana Sellnow, Seeger, dan Sheppard (2023) dalam teori mereka yakni Revisiting The Discourse of Renewal Theory. 

Adapun kesesuaian yakni terletak pada bagaimana Polri melihat empat elemen penting dalam teori tersebut antara lain pembelajaran dari kegagalan, etika komunikasi, perspektif versus retrospektif dan efektivitas retorika.

Pilar pertama yang memiliki kesesuaian antara strategi komunikasi Polri dengan teori terletak pada pembelajaran dari kegagalan. 

Maksud pembelajaran dari kegagalan adalah bagaimana Polri mampu melihat kekurangan dalam sistem tatanan. 

Bukan hanya itu, melalui identifikasi kekurangan yang dimiliki, Polri juga mampu melakukan proses evaluasi pengakuan terhadap publik serta upaya dalam penerapan resolusi yang efektif. 

Adapun upaya pengakuan terhadap publik tertuang dalam press release yang diedarkan oleh Polri terhadap kasus dimaksud yang mana buka hanya bertujuan untuk pemaparan fakta oknum anggota Polri yang merusak citra instansi, tetapi juga untuk upaya solutif dalam penanganan dan pencegahan terjadinya kasus yang sama. 

Melalui proses pertama ini terlihat jelas bahwa Polri memahami pentingnya fondasi dalam komunikasi.

Memahami fondasi komunikasi juga harus memiliki keterkaitan dengan pilar selanjutnya yakni etika komunikasi.