Komunitas internasional dan PBB sendiri memberikan respons dingin dan negatif, melihat rencana ini sebagai ancaman terhadap institusi multilateral dan prinsip hukum internasional. Bahkan di Amerika Serikat, sebagian anggota Kongres menentang rencana ini karena dianggap tidak berimbang.

Di tengah situasi ini, sikap pemerintah Indonesia menunjukkan pendekatan yang pragmatis dan fleksibel. Presiden Prabowo ingin menjaga peran aktif Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina melalui kerja sama dengan negara-negara mayoritas Muslim, namun juga menanggapi kritik dan tekanan domestik dengan hati-hati.

Dengan tetap berpartisipasi dalam BoP, namun membuka opsi untuk keluar atau memilih abstain jika kebijakan lembaga tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan kemerdekaan Palestina, Indonesia berusaha menjaga kredibilitas internasional sekaligus merespons aspirasi domestik.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia adalah upaya untuk tetap berada dalam ruang pengambilan keputusan agar aspirasi kemerdekaan Palestina tetap diperjuangkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah bukan sekadar mengikuti arus, melainkan sebuah strategi “partisipasi bersyarat” yang penuh pertimbangan dan kesiapan untuk mengambil langkah tegas jika diperlukan.

Dengan demikian, meski menghadapi kritik keras dan situasi yang kompleks, sikap pemerintah Indonesia dalam isu Board of Peace dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara diplomasi internasional dan aspirasi domestik.

Sikap pragmatis ini berusaha menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam perdamaian dunia, tanpa mengorbankan prinsip dasar kemerdekaan Palestina dan kedaulatan politik luar negeri Indonesia.

Kartasura, 10 Februari 2026