PROFIL PENULIS

Prof Dr Hasrullah

Penulis adalah Dosen Pengampu Komunikasi Politik Unhas Makassar

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto kini berada di ambang ujian sejarah dalam mengorkestrasi kebijakan publik yang paling ambisius dan populis: Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai sebuah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan sumsum tulang punggung masa depan bangsa, MBG bukan sekadar persoalan teknis logistik atau kalkulasi nutrisi di atas kertas.

Dalam kacamata Komunikasi Politik, program ini adalah sebuah pesan simbolik sebuah janji sosial yang mempertaruhkan kredibilitas dan legitimasi rezim di hadapan konstituennya. Namun, di era disrupsi informasi, program ini kini terjebak dalam labirin digital yang penuh dengan anomali echo chamber dan filter bubble, yang jika tidak dimitigasi, berisiko melahirkan distorsi realitas yang fatal.

Dalam diskursus komunikasi politik modern, efektivitas sebuah kebijakan sangat bergantung pada konvergensi persepsi antara aktor politik (pemerintah) dan khalayak (rakyat).

Namun, sebagaimana yang saya diskusikan bersama Bapak Jusuf Kalla seorang negarawan yang dikenal sebagai risk taker dan praktisi negosiasi ulung media sosial telah menggeser lanskap ini menjadi medan tempur algoritma yang tidak kasatmata.

Teori Filter Bubble yang dikemukakan Eli Pariser menjelaskan bagaimana algoritma media sosial mengurung pengguna dalam gelembung informasi yang hanya searah dengan preferensi mereka.

Akibatnya, para pendukung pemerintah hanya akan terpapar pada narasi kesuksesan MBG yang terpoles indah, sementara kelompok kritis hanya akan melihat residu kegagalan atau penyimpangan data di lapangan.

Kondisi ini diperparah dengan lahirnya Echo Chamber (ruang gema), di mana kritik masyarakat yang jujur seringkali terdistorsi menjadi kebisingan politik semata, bukannya dianggap sebagai umpan balik strategis.

Jika pengambil kebijakan hanya mendengar "gema" dari suara mereka sendiri yang dipantulkan oleh para pendukung di ruang digital, maka fungsi kontrol dan evaluasi akan lumpuh.

Citra MBG bisa menyimpang jauh dari fakta objektif ketika data, gambar, dan video yang tidak akurat beredar luas tanpa adanya klarifikasi yang berbasis pada transparansi informasi yang jujur dan saintifik.

Bergerak ke level yang lebih luas, dalam ranah Ekonomi Politik Internasional, program MBG sesungguhnya adalah instrumen Diplomasi Publik yang krusial. Keberhasilan sebuah negara dalam mengelola ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusianya adalah manifestasi dari National Power.

Merujuk pada konsep Soft Power dari Joseph Nye, daya tarik sebuah bangsa di mata internasional tidak hanya dibangun lewat kekuatan militer, melainkan melalui keberhasilan model pembangunan domestiknya.

Indonesia, sebagai pemain kunci di ASEAN dan G20, sedang dipantau oleh dunia internasional mengenai bagaimana cara kita mengeksekusi program kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian global.

Digital diplomasi saat ini bukan lagi sekadar narasi formal di meja-meja perundingan, melainkan bagaimana kebijakan domestik yang viral di media sosial dipersepsikan oleh investor dan mitra global.

Jika komunikasi politik di dalam negeri dipenuhi dengan isu ketidakefektifan atau ketertutupan data, maka marwah diplomasi ekonomi kita akan tergradasi. Keselarasan antara narasi pembangunan di tingkat lokal dengan citra luar negeri harus menjadi satu tarikan napas yang sinkron.

Dalam teori Demokrasi Deliberatif yang diusung oleh Jürgen Habermas, ruang publik (public sphere) idealnya menjadi arena di mana argumen terbaik muncul melalui diskursus yang rasional dan terbuka.