Untuk itu, saya menyebut ada lima langkah yang seharusnya dilakukan KPK serentak. Pertama, mapping capability, intent, opportunity, yakni memetakan siapa yang punya kemampuan mengatur jalur dan cukai, siapa yang punya niat dan manfaat ekonomi, dan siapa yang punya kesempatan mengakses sistem atau petugas. 

Kedua, network disruption bukan node collection, karena menangkap satu titik tidak cukup dan titik itu harus dipakai untuk menyapu jaringan, termasuk forwarder lain, pengusaha rokok, dan mediator keuangan. Ketiga, financial intelligence fusion, yakni data penyidikan, data PPATK, data impor, data pita cukai, dan data perusahaan harus dilebur karena ini bukan lagi kerja linear melainkan kerja fusion.

Keempat, time pressure operations, karena semakin lama menunda semakin besar peluang target melakukan countermove, seperti mangkir, mengubah pembukuan, menggeser aset, atau menyamakan cerita. Kelima, preventive signaling, yakni KPK perlu menunjukkan bahwa semua pihak yang masuk radar akan diperiksa, karena sinyal seperti ini penting untuk memecah rasa aman lawan dan mencegah regenerasi jaringan.

Justru sekarang fokusnya harus jelas, bantu pemerintah memungut penerimaan negara dengan membersihkan jalur kebocorannya.

Kalau hanya satu dua aktor yang disentuh, sementara jaringan yang lebih luas dibiarkan, maka yang terjadi bukan pembersihan sistem, melainkan penundaan masalah. Dan dalam dunia operasi, penundaan masalah yang membiarkan jaringan beradaptasi adalah salah satu bentuk kegagalan yang paling mahal.