PROFIL PENULIS

Nazar El Mahfudzi

Pengamat Kebijakan Publik, Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah tidak dapat dipahami sekadar sebagai kebijakan sosial. 

Kebijakan ini diposisikan sebagai strategi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses gizi, kebijakan ini menjadi intervensi strategis yang menyasar akar persoalan.

Perspektif Teori dan Data

Dalam perspektif Human Capital Theory, investasi pada manusia termasuk kesehatan dan nutrisi merupakan determinan utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Becker, 1964). Dengan demikian, pemenuhan gizi bukan sekadar urusan kesejahteraan, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.

Melalui Badan Gizi Nasional, pemerintah mulai mengimplementasikan program ini secara sistematis sejak 2025 dengan menyasar kelompok rentan seperti pelajar, balita, dan ibu hamil. Pendekatan ini sejalan dengan praktik global yang menempatkan intervensi gizi sebagai fondasi pembangunan manusia sejak usia dini.

Namun demikian, posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Data United Nations Development Programme menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (HDI) Indonesia berada pada kisaran 0,713, masih di bawah Malaysia (0,810) dan Thailand (0,803), serta jauh tertinggal dari Korea Selatan yang telah melampaui 0,920 (UNDP, 2024). Kesenjangan ini mencerminkan bahwa tantangan kualitas SDM Indonesia bersifat struktural.

Tantangan Kesehatan dan Pendidikan

Dari sisi kesehatan, prevalensi stunting Indonesia masih berada di kisaran 21–22 persen, lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand yang telah berhasil menurunkannya secara signifikan (World Bank, 2023; UNICEF, 2024). Kekurangan gizi berdampak langsung terhadap perkembangan kognitif anak dan produktivitas ekonomi di masa depan.

Dalam sektor pendidikan, hasil OECD melalui PISA 2022 menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Hal ini memperkuat keterkaitan erat antara status gizi dan kualitas pembelajaran.

Pendekatan Kebijakan

Pendekatan kebijakan makan bergizi gratis juga sejalan dengan capability approach dari Amartya Sen, yang menekankan bahwa pembangunan sejati adalah ketika individu memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai (Sen, 1999). Nutrisi yang cukup menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan kapasitas tersebut.

Dari sisi ekonomi, program ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Studi World Bank menunjukkan bahwa investasi pada sektor gizi memiliki tingkat pengembalian signifikan, bahkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi berlipat melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja (World Bank, 2020). Dengan demikian, program ini bukan beban fiskal, melainkan investasi jangka panjang.

Risiko Implementasi

Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain, melainkan oleh implementasi. Dalam perspektif Public Policy Implementation, kegagalan sering terjadi pada tahap pelaksanaan akibat lemahnya koordinasi, pengawasan, dan akurasi data (Pressman & Wildavsky, 1973). Risiko seperti inefisiensi, salah sasaran, hingga kebocoran anggaran harus diantisipasi secara serius.

Distribusi pangan dalam skala nasional memerlukan kesiapan infrastruktur logistik, terutama di wilayah terpencil dan 3T. Selain itu, kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung program ini menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, potensi ketimpangan distribusi dapat menghambat efektivitas program.

Keberlanjutan program juga perlu dikaitkan dengan kapasitas fiskal negara. Program berskala besar seperti ini menuntut alokasi anggaran yang tidak kecil, sehingga diperlukan perencanaan jangka panjang yang matang agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi kunci agar program ini tetap memiliki legitimasi publik sekaligus dampak nyata.

Baca juga: Nyanyi Sunyi Matinya Pelaut Indonesia di Selat Hormuz

Arah Strategis

Arah kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam pembangunan kualitas SDM. Jika dikelola secara konsisten, transparan, dan berbasis data, program makan bergizi gratis berpotensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan program makan bergizi gratis akan ditentukan oleh konsistensi implementasi, transparansi, dan keberlanjutan dampaknya bagi masyarakat. Dari meja makan rakyat, bukan hanya kebutuhan dasar yang dipenuhi, tetapi masa depan kualitas SDM Indonesia sedang dipertaruhkan.