Ini terlihat sekali dari konsolidasi alumni PMII dalam forum Halal Bihalal IKA PMII. Pada forum tersebut, Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid menyiratkan pesan bahwa alumni PMII-lah yang berhak mengisi PBNU.

Ia menyatakan, “Kalau PKB sudah mampu mengangkat alumni PMII. Nah bagaimana kedepan PR-nya menjadikan PBNU rumahnya alumni PMII. Sekarang alumni PMII seperti tamu, tidak seperti rumahnya sendiri.” 

Saya sepakat dengan Muhaimin dan Nusron bahwa alumni PMII perlu merebut kepemimpinan PBNU. Tidak hanya itu, tidak hanya alumni PMII, bahkan alumni HMI, GMNI, dan organisasi kepemudaan lain, sangat layak untuk mengisi jajaran PBNU.

Bukan hanya alumni organisasi kepemudaan, bahkan semua umat Islam yang non NU, jika mau masuk NU, juga bisa mengisi jajaran PBNU. Pun, orang non muslim, jika ia masuk Islam, lalu masuk NU, harus dibolehkan masuk jajaran PBNU.

Yang terpenting saat ini bukan darimana kelompok yang akan memimpin PBNU, tetapi yang penting adalah standar apa yang digunakan dalam menentukan kepemimpinan.

Prinsip Abuktor

Di sinilah prinsip Abuktor menjadi relevan, bukan soal asal-usul kader tetapi soal integritasnya.

Abuktor harus dimaknai sebagai standar minimum dalam proses Muktamar.

Pertama, Abuktor berarti menolak kepemimpinan yang tercemar korupsi, khususnya yang terkait dengan tata kelola haji dan sektor lain yang menggunakan dana publik.

Kedua, Abuktor  berarti menolak praktik politik uang, termasuk penggunaan sumber daya negara untuk membeli dukungan dalam Muktamar.

Dalam teori demokrasi, praktik ini dikenal sebagai clientelism—pertukaran dukungan politik dengan imbalan material.

Berbagai studi menunjukkan bahwa clientelism tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga melemahkan institusi dalam jangka panjang.

Jika praktik ini dibiarkan, Muktamar NU akan kehilangan karakter sebagai forum ulama dan berubah menjadi arena transaksi.

Dalam kerangka ini, pertanyaan tentang siapa yang layak memimpin NU seharusnya tidak dibatasi oleh latar belakang organisasi.

Siapapun dapat memimpin. Alumni PMII, kader organisasi lain, bahkan figur di luar NU yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai NU.  

Selama memenuhi syarat utama, yaitu memiliki integritas dan tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi.