PROFIL PENULIS

Boy Anugerah

Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI; Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

AMERIKA SERIKAT (AS) yang mengklaim diri sebagai negara adidaya—Pax Americana, berpotensi mengulangi kesalahan sejarah dengan mengobar perang di Iran dan tidak menunjukkan gelagat untuk berdamai.

Pada periode 2000-an, AS “terjerumus” ke dalam Global War on Terrorism (GWOT) dengan memerangi kelompok teroris di berbagai belahan dunia. Hampir dua dekade lamanya AS berkubang dalam konflik di Afghanistan, Irak, bahkan Suriah, sebelum akhirnya menarik mundur pasukannya secara total.

Ada konsekuensi logis yang ditanggung oleh AS dari perang tersebut, yakni kehilangan pengaruh di kawasan Indo Pasifik karena menguatnya pengaruh Tiongkok dan Rusia melalui penetrasi ekonomi perdagangan, serta pembangunan proksi politik dan kekuatan militer. Kini, AS berpotensi untuk mengulangi fase yang sama seperti dua dekade silam. 

Keputusan pemerintah AS di bawah Donald Trump untuk memasukkan klausul rumit dalam negosiasi perdamaian dengan Iran, serta sikap politik untuk melakukan blokade terhadap Selat Hormuz yang notabene bukan merupakan yurisdiksi teritorial AS, bukan saja memantik kemarahan Iran sebagai pemilik kedaulatan wilayah yang sah, tapi juga menimbulkan kegeraman negara-negara Eropa.

Eropa yang sangat tergantung pada pasokan minyak dan gas dari Timur Tengah menjadi kawasan terdampak, terlebih lagi koneksi pasokan dari Rusia terputus karena komitmen untuk menjalankan sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Rusia yang memerangi Ukraina sejak 2022.

Sikap Tidak Respek AS dan Kegeraman Eropa

Kegeraman Eropa terhadap AS termanifestasi sangat jelas. Dari sisi militer, negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Polandia menolak keras ruang udaranya digunakan bagi kepentingan pesawat militer dan jet-jet tempur milik AS yang hendak melintas ke arah Timur Tengah.

Lebih tegas, negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO menolak untuk bergabung dalam misi perang AS di Timur Tengah, bahkan untuk sekadar mengizinkan pangkalan militernya digunakan oleh AS. Di sisi lain, negara-negara Eropa menjadi motor bagi berkumpulnya lebih dari 30 negara dari berbagai kawasan untuk berkumpul di London, Inggris, sejak 22 April 2026, untuk membahas upaya membuka kembali Selat Hormuz (Kompas, 22/4).

Pertemuan direncanakan akan difokuskan pada upaya penyusunan rencana operasional agar jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali aman. Eropa sebagai sebuah kawasan besar dan terhormat di dunia patut berang dengan sikap AS.

Sikap AS di bawah Donald Trump sangat unilateralis dan mengabaikan dampak perang terhadap sekutu. Alih-alih memikirkan dampak perang, Trump bahkan menekan pemimpin negara-negara Eropa untuk memberikan dukungan bagi misi perangnya di Iran.

Sikap yang tidak respek juga ditunjukkan oleh Trump dengan memberikan ancaman kepada NATO—blok pertahanan Eropa bersama AS, untuk keluar dari aliansi strategis yang didirikan sejak 1949 tersebut, seolah-olah Eropa adalah kawasan yang lemah dan tidak mampu menjaga kedaulatannya tanpa AS.

Jika ditarik pada tempus yang lebih jauh, sikap AS yang menginisiasi Alaska Summit pada 2025 dengan membuka dialog kepada Valdimir Putin terkait perang Rusia-Ukraina, menjadi “tamparan keras” bagi Eropa yang selama ini mengenakan sanksi dan embargo terhadap Rusia yang dianggap melanggar HAM di Ukraina.

Selain itu, titik didih kemarahan Eropa lainnya adalah terkait rencana Trump mencaplok Greenland yang dikuasai oleh Denmark demi memuluskan langkahnya untuk membuat “jalur pintas” ke Asia. 

Eropa hari ini adalah Eropa yang jauh berbeda ketika mereka harus menerima bantuan dana sebesar 13 USD dari AS sepanjang 1948-1951 untuk merestrukturisasi Eropa pasca-perang. Eropa, khususnya bagian barat pada masa itu, dilanda kelaparan dan kemiskinan, kerusakan infrastruktur fisik, serta hancurnya industrialisasi yang sudah terbangun mapan. Mereka “terpaksa” menerima bantuan yang secara resmi bernama European Recovery Program (ERP) yang ditandatangani oleh Presiden AS Harry Truman pada 3 April 1948 tersebut.

Frasa “terpaksa” menjadi diksi yang tepat untuk melukiskan suasana kebatinan Eropa pada masa itu karena bantuan ekonomi yang diberikan dibungkus AS dalam proyek pembendungan pengaruh Uni Soviet (containment policy of USA) dalam eskalasi perang dingin pada masa itu. Dengan kata lain, AS menerapkan prinsip there is no free lunch in politics.

Jerat Balas Budi AS ke Eropa

Bantuan yang diberikan oleh AS tersebut pada akhirnya memunculkan jerat balas budi. Pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada 1949—setahun setelah inisiasi Marshall Plan, sejatinya diinisiasi oleh AS dengan memanipulasi kepentingan Eropa.