Yang lebih berbahaya adalah munculnya persepsi ketidakadilan di internal perusahaan. Di satu sisi pekerja diminta menekan biaya, meningkatkan produktivitas, dan menerima berbagai penyesuaian efisiensi. Namun di sisi lain, elite perusahaan masih terlihat menjalankan pola pengeluaran yang dianggap longgar.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat merusak moral organisasi. Efisiensi akhirnya dipersepsikan bukan sebagai gerakan bersama, melainkan hanya beban yang diturunkan ke level bawah.

Padahal dalam tata kelola yang sehat, penghematan seharusnya dimulai dari level kepemimpinan.

BUMN perlu membangun sistem evaluasi perjalanan dinas yang lebih modern dan terukur. Misalnya melalui pembatasan frekuensi, kewajiban laporan output yang terukur, digitalisasi rapat internal, audit efektivitas biaya perjalanan, hingga keterbukaan indikator manfaat bisnis.

Sebab inti dari efisiensi bukan sekadar mengurangi angka pengeluaran. Intinya adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan negara.

Jika efisiensi hanya berlaku bagi pekerja sementara elite tetap hidup dalam pola biaya yang longgar, maka yang lahir bukanlah reformasi tata kelola, melainkan rasa ketidakadilan.

Dan dalam organisasi apa pun, ketidakadilan adalah biaya sosial yang jauh lebih mahal daripada tiket perjalanan dinas itu sendiri.