TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kaum wanita di Indonesia barangkali boleh bersyukur sebab memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu).

Namun, wanita di beberapa negara lain, termasuk di Arab Saudi, ternyata belum memiliki hak yang sama dengan para wanita di Indonesia.

Selama ini, para wanita di Arab Saudi memiliki banyak keterbatasan di ruang publik.

Mereka tidak diperbolehkan mengemudi mobil sendiri hingga tidak terkecuali penggunaan hak memilih dalam pemilu.

Akan tetapi, pada tahun ini, para wanita di negara tersebut mulai diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pertama kalinya.

Kebijakan untuk memperbolehkan wanita menggunakan hak pilihnya ini dicanangkan oleh mendiang Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud setelah periode pemilu tahun 2011.

Bagi Arab Saudi dan penduduk wanita di sana, kebijakan ini tentu merupakan langkah besar dan fenomenal bagi kesetaraan jender.

Pemilu yang akan dihelat pada sekitar bulan Desember mendatang akan memilih anggota dewan kota, yang berfungsi menyetujui anggaran dan pekerjaan proyek-proyek perencanaan dan pembangunan.

Saat ini, ada sekitar 70 orang wanita yang terdaftar sebagai kandidat potensial anggota dewan kota dan 80 orang wanita bertindak sebagai manajer kampanye.

Dengan berpartisipasinya para wanita tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kandidat calon anggota dewan kota dan manajer kampanye, periode pemilu tahun ini merupakan pemilu yang paling positif bagi kaum wanita sepanjang sejarah Arab Saudi.

Meskipun demikian, untuk menjalani hak dan kewajiban sebagai warga negara tersebut, kaum wanita masih memiliki beragam hambatan, seperti tidak memiliki kartu identitas yang legal dan izin dari suami guna berkarier di pemerintahan.

Dengan segala langkah kemajuan bagi kaum wanita tersebut, Arab Saudi tetap saja menjadi salah satu negara yang paling "keras" untuk menjadi seorang wanita.

Para wanita dilarang mengemudikan kendaraan bermotor hingga sistem perwalian yang mencegah wanita melakukan apa pun tanpa persetujuan anggota keluarga pria.

"Hak-hak kaum wanita masih tetap sulit untuk dipahami sepanjang diskriminasi terhadap mereka dilakukan secara institusional dan parahnya diperkuat oleh agensi-agensi negara," ujar Ali Al Yami, Direktur Center for Democracy and Human Rights di Arab Saudi. (Kompas.com, Sumber Glamour)