Empat Bandara Baru Akan Dibangun di Papua Barat dan Kaltim
proyek pembangunan bandara sudah masuk ke dalam program Kementerian Perhubungan
Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Bian Harnansa
Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di 2016 bakal bangun empat bandara baru. Proyek tersebut akan fokus di kawasan Indonesia bagian timur.
Hal tersebut disampaikan Direktur Bandara Udara Ditjen Perhubungan Udara Agus Santoso, dalam acara Open House terbatas Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 yang digelar Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan di kediamannya, Jl. Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (3/1/2016)
Agus memaparkan proyek pembangunan bandara sudah masuk ke dalam program Kementerian Perhubungan. Sedangkan target operasi empat bandara tersebut dimulai pada 2017.
"Penambahan bandara akan terus dibangun setiap tahun," katanya.
Agus menyebutkan empat bandara tersebut ada di Berau Kalimantan Timur. Sedangkan tiga di Papua Barat yakni Segun, Boven Digul, dan Nabire.
Tujuan empat bandara tersebut dibangun khusus untuk menurunkan biaya logistik.
Hal ini mengingat infrastruktur jalan di wilayah tersebut masih belum terbangun dengan baik, khususnya di Papua.
"Pembangunan bandara di Paua menjadi prioritas karena di sana kan Jalan Raya hanya sedikit sekali," katanya.
"Satu-satunya moda yang bisa menjangkau ke berbagai pelosok daerah itu hanya adalah satu, yaitu penerbangan," tambahnya.
Agus menyebutkan satu bandara memakan anggaran Rp 400 juta, sehingga Kementerian Perhubungan harus mengeluarkan biaya sebanyak Rp 1,6 miliar membangun bandara tersebut.
"Kira-kira nilai satu bandara Rp 400 juta, kurang lebih. Semua pakai dana APBN," jelas Agus.
Selain membangun bandara yang baru, Agus menyebutkan Kementerian Perhubungan juga akan mengambil alih beberapa bandara perintis. Karena selama ini banyak bandara perintis yang mangkrak proyeknya.
"Sekarang bandara perintis itu hanya ada di bandara yang besar, atau membuat standarisasi, kita perbaiki, ada beberapa yang mulai diserahkan kepada Kementeiran Perhubungan," kata Agus.