Pekerjaan Rumah Bidang Energi yang Perlu Diselesaikan
Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah kebijakan di bidang energi patut diapresiasi.
Sedangkan di sisi gas, lifting tercatat cukup stabil. Namun penyaluran gas dari dalam negeri masih terkendala dengan minimnya infrastruktur sehingga alokasinya banyak diekspor ke luar negeri.
Jika indonesia sudah beralih ke BBG berarti kebutuhan crude berkurang jauh tapi untuk gasnya juga harus disiapkan cadangannya untuk jamin agar SPBG terisi, cadagan gas dalam bentuk liquifed atau LNG, harus ada LNG strorage.
Infrastruktur penyediaan gas bagi publik, harus menjadi prioritas. Tanpa infrastruktur yang memadai, konversi tak bisa berjalan baik.
Masih berkaitan dengan gas, kami menyayangkan jika pemerintah benar-benar memotong anggaran untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas).
Sebaiknya, anggaran ini tak dipotong, karena penggunaan gas rumah tangga pada akhirnya lebih murah ketimbang menggunakan LPG.
Untuk LPG sendiri, sebaiknya pemerintah mulai serius untuk menerapkan distribusi tertutup. Distribusi terbuka sejauh ini banyak terjadi penyelewengan, karena LPG bersubsidi sering jatuh ke tangan yang tidak berhak.
Dengan distribusi tertutup, maka LPG bersubsidi akan langsung dikirim kepada yang berhak.
Kemudian, pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan untuk mengantisipasi pelemahan harga minyak bumi yang berujung pada penurunan kegiatan eksplorasi.
Salah satunya adalah perlunya pengenalan term PSC yang lebih sensitif terhadap gejolak harga minyak dunia.
Dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan mitra kerja terkait, juga dalam berbagai forum diskusi dan seminar ataupun wawancara dengan media, saya sering mengemukakan perlunya penggunaan formula sliding scale.
Formula sliding scale ini membuat bagi hasil migas beradaptasi dengan naik turunnya harga minyak dunia.
Apabila harga minyak rendah, maka porsi dari KKKS membesar, dan porsi negara mengecil. Ini dimaksudkan agar kontraktor bisa bertahan dalam kondisi harga minyak yang rendah.
Sebaliknya, pada waktu harga minyak dunia tinggi, maka porsi pemerintah bertambah. Sedangkan porsi kontraktor berkurang.
Hanya saja, berkurangnya porsi kontraktor ini masih menguntungkan bagi mereka untuk melanjutkan investasinya.