Negara Bakal Nombok Rp 7 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah bakal nombok dana Rp 7 triliun bila pengaturan BBM bersubsidi tidak dilakukan tahun 2011 mendatang. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo.

"Kami ingin 42 juta kl tercapai karena tak bisa kendalikan itu mungkin kira-kira kombinasi premium dan soal ada tambahan Rp 7 triliun," ungkapnya, di DPR, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Tetapi, diharapkannya dengan dukungan komisi VII DPR-RI, bisa menerapkan pengendalian ini sebaik-baiknya.

Subsidi  dalam APBN 2010, penerimaan negara total Rp 1.000 triliun, dan subsidi Rp 200 triliun. Jadi, imbuhnya, pemerintah selalu melihat subsidi sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan.

Dikatakannya, dari penerimaan negara 34 persen langsung ditransfer ke daerah 20 persen untuk subsidi 10-15 persen, bayar bunga 20-30 persen dan sisanya untuk belanja pegawai dan barang. Dengan begitu kata dia, sisa anggaran sangat sedikit sekali.

"Sisa sedikit ini kita istilahkan belanja tidak terikat kalau ada apa-apa gempa, musibah, atau masalah sosial yang mau kita lakukan atau kita ingin bangun infra yang betul kita kendalikan, itu ruangnya kecil sekali," paparnya.

Lanjutnya, kalau bisa mengelola subsidi secara lebih berkeadilan, tentu akan lebih baik.

"Kita mesti betul-betul jaga karena keterbatasan dana kita. Tapi kalau kita bisa alokasi tepat sasaran tentu lebih baik, kami ingin sampaikan seandainya pengendalian atau pembatasan yang tadi dibicarakan satu hari ini itu kita akan bisa mencapai konsumsi BBM 38,5 juta kl," jelasnya.

Menurut paparannya, total subsidi tahun depan (2011) Rp 95,9 triliun. Jadi, kata dia, berharap bisa capai pengendalian dan jaga kuota volume BBM bersubsidi 38,5 juta kl.

Penggunaan dana hasil penghematan, menurut Agus masih akan didiskusikan lagi  saat bicara APBN-P 2011.  

Hingga berita ini diturunkan, rapat paripurna DPR RI belum menemukan titik temu terkait waktu pelaksaan pembatasan BBM bersubsidi. (*)