Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR menyetujui asumsi dasar RAPBN tahun 2014 yang diusulkan Pemerintah. Rancangan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran DPR yang akan dibahas bersama antara Panitia Anggaran DPR-RI dengan pemerintah C.q Menteri Keuangan, Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN menjadi dasar penyusunan RUU APBN beserta Nota Keuangannya yang akan dibacakan Presiden RI didepan sidang paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus mendatang.
"ICP yang saya usulkan rangenya antara 100 - 115 US$/barel. Kemudian lifting minyak antara 860-900 ribu barel/hari (bopd). Gas bumi antara 1.230 - 1.250 ribu barel oil equivalent per day (boepd), ini yang kami usulkan," ujar Menteri ESDM, Jero Wacik di Komisi VII DPR, Rabu (26/6/2013) malam.
Volume BBM Bersubsidi dengan pertimbangan realisasi saat ini, adanya pertumbuhan kendaraan bermotor, dan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah mengusulkan asumsi volume BBM Bersubsidi pada RAPBN 2014 pada range antara 51,04-52,41 juta kl.
"Ini juga sudah mempertimbangkan 2014 itu sebagai tahun pemilu, jadi banyak diantara kita akan bepergian kesana kemari, kampanye kesana kemari yang akan banyak sekali menghabiskan BBM dan itu sudah masuk dalam angka 51,04-52,41 juta kl tersebut," imbuh Wacik.
Rincian untuk volume BBM Bersubsidi yakni, premium dan bioetanol 33,50 juta kl, kemudian minyak tanah range antara 1,10-1,20 juta, minyak solar dan biodiesel 16,44-17,71 juta kl. Untuk melanjutkan konversi minyak tanah ke LPG, pemerintah mengusulkan subsidi LPG 3kg pada RAPBN 2014 dalam kisaran 4,78-4,93 juta metrik ton.
"Untuk mendukung diversifikasi energy dengan melihat perkembangan harga keekonomian BBN kami mengusulkan subsidi BBN dalam RAPBN 2013 yang sudah menjadi APBN untuk biodiesel sebesar Rp 3.000/liter dan untuk bioethanol sebesar Rp 3.500/liter," lanjut Menteri.
Pemerintah juga mengusulkan subsidi LGV sebesar Rp 1.500/liter, atau sama dengan APBN-P 2013 serta Alpha untuk BBM Bersubsidi disamakan dengan formula APBN-P 2013.
"Formula tersebut sudah dichek dengan hasil kajian dari ITB, UI, ITS, DAN LEMIGAS dan dianggap masih cocok," ujar Wacik.
Untuk subsidi listik pemerintah mengusulkan Rp 81,97-91,10 triliun. Dengan parameter yang dipergunakan pada perhitungan yakni, pertumbuhan penjualan sebesar 9 persen, sehingga berdasarkan target penjualan 2013, maka penjualan pada 2014 dapat mencapai 204,59 twh, susut jaringan sebesar 8,5 persen, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik sebesar 1.174 – 1.220 Rp/kwh, margin usaha sebesar 7 persen; dan revenue requirement (bpp+margin) sebesar Rp 257 - 267 triliun.
Rapat yang dipimpin Sutan Bhatoegana dan dihadiri 30 anggota DPR RI berkesimpulan, secara umum menyetujui semua usulan pemerintah tersebut meski ada beberapa catatan dari fraksi Golkar, PDIP dan Fraksi PAN terkait keputusan lifting migas yang mendukung Inpres Nomor 2 Tahun 2012 sebesar 1,01 juta barel per hari pada tahun 2014 serta besaran volume BBM Bersubsidi.