Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, menegaskan Panitia Kerja Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2014 Komisi XI DPR RI per tanggal 26 November Tahun 2013 telah memutuskan tidak menaikkan gaji Dewan Gubernur BI untuk tahun 2014 karena dianggap gagal mengendalikan inflasi.
"Inflasi ditetapkan di APBN-Perubahan 2013 sebesar 7,2% sementara inflasi aktual selama tahun 2013 diperkirakan mencapai 8,2%," kata Harry dalam keterangannya, Kamis (28/11/2013).
Artinya, menurut Harry, inflasi yang terjadi di tahun 2013 tidak sesuai target negara.
"Tetapi Panja Komisi XI sepakat untuk menyetarakan gaji Dewan Gubernur BI dan pegawai BI disesuaikaan dengan "indeks market salary", khususnya dengan lembaga pengatur keuangan sejenis seperti LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Harry.
Sebagai contoh, menurut Harry, gaji bulanan Gubernur BI saat ini Rp 170,69 juta sementara gaji Ketua OJK Rp 154,10 juta dan Ketua LPS Rp 175 juta.
Gaji Deputi Gubernur BI Rp 108,10 juta, Anggota Dewan Komisaris (DK) OJK Rp 131,76 juta dan Anggota DK LPS Rp 140 juta.
Disamping itu, Panja juga menyepakati anggaran Rp 737M untuk membayar 1.159 pegawai BI yang ditugaskan ke OJK, khususnya pegawai bidan pengawasan perbankan sampai pegawai BI tersebut memutuskan definitif pindah ke OJK, maka anggaran gaji pegawai BI yang pindah secara definitif ke OJK, gajinya dibayarkan oleh anggaran OJK.
Di tahun 2014, menurut Harry, BI juga akan merekrut sebanyak 989 pegawai baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp 198M, yang sebanyak 561 recruitment dari outsourcing menjadi pegawai tetap, 248 rekruitmen baru dan 180 untuk replacement atas pegawai yang pensiun.
Di tahun 2014, anggaran penerimaan Operasional turun sebesar 24,69% dibanding tahun 2013 (Rp 16,7T), menjadi Rp 12,6T (2014), sementara anggaran pengeluaran Operasional naik 23,55% dari tahun 2013 (3,8T) ke 2014 (4,8T).
"Diharapkan tahun 2014, BI makin baik mengelola target utamanya seperti inflasi dan sistem pembayaran, karena mulai 1 Jan 2014 pengawasan perbankan tidak lagi menjadi wewenang BI tetapi pindah ke OJK," kata Harry.