Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) berubsidi telah menimbulkan gejolak di banyak daerah. Antrean kendaraan mengular di berbagai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
Anggota Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon menilai antrean itu menjadi ajang mafia migas unjuk gigi di masyarakat. Menurutnya, mafia migas saat ini sedang menunjukkan kekuasaannya.
"Ini kan hanya bancakan mafia migas. Coba saja lihat kelangkaan ini hanya show of forces bahwa ada ketergantungan terhadap mafia migas," kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2014).
Selama ini PDI Perjuangan tidak pernah menentang penyesuaian harga BBM yang diusulkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saya selalu katakan kenaikan harga keniscayaan," kata Effendi.
Ia meminta penyesuaian harga diawali komitmen Pemerintah membangun infrastruktur energi terbarukan serta transportasi massal. Ia mencontohkan sekelas Jakarta saja hanya memiliki dua stasiun pengisian bahan bakar gas.
Untuk tidak mengulang hal itu, Pemerintahan Jokowi-JK akan membuat kebijakan berdasar audit energi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit energi meliputi kinerja Pertamina, SKK Migas dan Kementerian ESDM.
"Selama ini kita tidak pernah tahu, hanya misteri saja. Berapa sebenarnya harga (BBM) Rp 11 ribu, uraiannya apa saja. Mengapa harga beli masyarakat Rp 6500, lalu subsidi Rp 4000. Kita tidak pernah tahu," imbuhnya.