Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Bank Syariah Mandiri (BSM) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah Kota Bogor, dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan perbankan.
Pada kerja sama ini, BSM akan memfasilitasi pengadaan loket pembayaran atau payment point di lingkungan kerja, pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Pemkot Bogor, serta pembiayaan kepada PNS Bogor.
Direktur Utama BSM Agus Sudiarto mengungkapkan, kerjasama BSM dan Pemkot Bogor ini akan mendorong peningkatan bisnis perseroan. "Kerjasama ini berpeluang meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), terutama dana murah. Tapi kami juga ingin menjajaki kemungkinan menggali potensi bisnis lain di lingkungan Pemkot Bogor, misalnya pembiayaan cicil emas kepada PNS Bogor," ujar Agus melalui pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Selasa (9/9).
Agus bilang, dengan kerja sama ini, BSM akan memberikan layanan optimal bagi seluruh mitra kerja termasuk Pemkot Bogor dan pegawai di bawahnya. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Walikota Bogor Arya Bima dan Senior Executive Vice President (SEVP) BSM Edwin Dwidjajanto, dengan disaksikan Direktur Utama BSM Agus Sudiarto serta jajaran pemimpin wilayah kota Bogor.
Catatan saja, posisi per Juli 2014, DPK BSM mencapai Rp 57,34 triliun. Angka ini naik 8,7% jika dibandingkan dengan periode Juli 2013 yang sebesar Rp 52,76 triliun.
Dari jumlah tersebut, komposisi dana murah mencapai 49% atau sekitar Rp 28,2 triliun. Sementara per posisi Juli 2013, komposisi dana murah BSM sekitar 51%, sekitar Rp27,34 triliun dari total DPK sebesar Rp 52,76 triliun.
BSM juga akan fokus meningkatkan dana murah. Saat ini tren tabungan BSM cukup positif, yaitu sebesar Rp 21,56 triliun per Juli 2014. Angka ini naik sekitar 4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 20,73 triliun. Total rekening dana di BSM per Juli 2014 mencapai 6,5 juta. (Dea Chadiza Syafina)