Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengaku kecewa karena jatah PT Pertamina (Persero) mengelola Blok Mahakam tidak sampai 100 persen.
Blok yang berada di Kalimantan Timur ini dinilai bisa dikelola oleh perseroan tanpa bantuan dari Total dan Inpex.
"Ini penghinaan dan kekecewaan karena Pertamina seperti dianggap tidak mampu," ujar Presiden FSPPB, Eko Wahyu Rasmono, di kantor pusat Pertamina, Selasa (23/6/2015).
Eko memaparkan, kedaulatan negara dalam mengelola Blok Mahakam diwakili oleh Pertamina. Sebagai perusahaan berstatus BUMN, Pertamina sudah sepantasnya mengelola Blok Mahakam secara penuh demi kepentingan negara.
"Pertamina siap dan mampu mengelola Blok Mahakam secara penuh untuk menuju kedaulatan energi," ungkap Eko.
Eko juga merasa kecewa dengan janji manis pemerintah yang mengatakan Pertamina sebagai operator dengan hak 100 persen dan dapat melakukan pengurangan interest kepada pihak lain.
Padahal dalam kenyataannya, Pertamina hanya mendapat 70 persen dan harus dibagi kepada pemerintah daerah Kalimantan Timur, sedangkan sisanya 30 persen dikelola Total dan Inpex.
"Pernyataan pemerintah menyiratkan kalimat dalam bentuk paradoks dalam pengelolaan blok Mahakam," papar Eko.