Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta perbankan nasional, khususnya bank berpelat merah untuk memangkas suku bunga kredit guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, saat ini sudah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), oleh karena itu suku bunga pinjaman yang diberikan perbankan perlu setara dengan negara ASEAN lainnya.
Hal tersebut perlu dilakukan, agar pelaku usaha dalam negeri tidak terbebani oleh bunga yang akhirnya produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan negara lainnya.
"Pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selalu bersama bagaimana menurunkan bunga secara bertahap," ucap Rini belum lama ini.
Dalam memangkas suku bunga pinjaman, bank saat ini terbebani oleh dua hal, pertama persoalan biaya dana (cost of fund) yang meliputi deposito, tabungan dan giro, kemudian keduanya biaya operasional (operational cost) seperti gaji karyawan, perawatan mesin, dan lain-lainnya.
Kendala itu, dinilai Rini dapat diatasi asal bank-bank mau bersinergi satu dengan lainnya dan melakukan berbagai usaha yang akhirnya menciptakan efisiensi di masing-masing bank.
"Perbaikan terutama itu efisiensi, sehingga semua bisa mencapai target kita, suku bunga pinjaman rendah yaitu single digit," kata Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Asmawi Syam menuturkan, soal margin bunga bersih atau net Interest margin (NIM) itu ada dua komponen yaitu biaya dana dan suku bunga, sehingga dalam memangkas bunga pinjaman maka bank perlu menurunkan biaya dananya.
"Kita sedang mau menurunkan (bunga deposito), pokoknya kita turun 25 basis poin," ucap Asmawi.
Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Irman A Zahirudin mengatakan, BTN selaku bank BUMN siap mengikuti arahan dari pemerintah agar dapat bersama-sama dalam mendorong perekonomian dalam negeri.
"Apapun kebijakan Bu Menteri (Rini Soemarno) akan kami ikuti," ucap Irman.
OJK tengah menggodok peraturan untuk pemberian insentif bagi perbankan yang mampu melakukan efisiensi yang ditargetkan akan dirilis pada Maret 2016.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, meningkatkan efisiensi di industri perbankan sangat perlu dilakukan, terlebih bank-bank nasional agar mampu bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).