TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- PT. Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan pemerintah terkait pembangunan kilang ekploitasi Blok Masela di darat.
Hal tersebut diutarakan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto usai bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Raharjo.
Menurut Dwi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dia pimpin siap ikut dalam investasi pembangunan kilang Blok Masela.
"Pertamina siap mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa menjadi pihak yang berinvestasi di sana," kata Dwi Soetjipto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Dia juga berniat menemui beberapa pihak yang terlibat dalam ekploitasi Blok Masela untuk membahas keterlibatan Pertamina dalam pembangunan kilang.
Namun, Dwi menjelaskan, hingga kini Pertamina masih belum terlibat dalam proyek ekploitasi Blok Masela.
"Kami belum menjadi pihak yang memiliki share di sana jadi belum ikut terlibat di dalamnya tapi apapun kebijakan pemerintah akan kita support," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa pembangunan kilang Blok Masela dibangun di darat, seperti yang direkomendasikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Rizal Ramli
"Dari kalkulasi, dari perhitungan, dari pertimbangan yang sudah saya hitung, kami putuskan dibangun di darat," ujar Presiden di Ruang Tunggu Keberangkatan Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/3/2016).
Presiden Jokowi menjelaskan pertimbangan dari keputusan membangun kilang Blok Masela di darat, karena pemerintah menginginkan Blok Masela juga bisa memberikan nilai positif bagi masyarakat sekitar.
"Kami ingin ekonomi daerah juga ekonomi nasional, itu terimbas dari adanya pembangunan Blok Masela," kata Presiden.
"Kedua, juga pembangunan wilayah regional development juga kita ingin agar juga terkena dampak dari pembangunan besar, proyek Masela ini," kata Presiden menambahkan.
Presiden Jokowi mengatakan dirinya telah meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan SKK Migas untuk menindaklanjuti keputusan yang telah diambil tersebut.
"Setelah keputusan ini, nanti akan ditindaklanjuti oleh menteri ESDM dan SKK migas. Itu yang bisa saya sampaikan siang ini," kata Jokowi.