Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Berbagai pemangkasan anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 50,2 triliun akan membuat pemerintah semakin sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tahun ini.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, melihat pertumbuhan ekonomi triwulan pertama sebesar 4,92 persen, lebih rendah dari perkiraan, maka mencapai 5 persen saja sudah tergolong bagus.
Apalagi saat ini ekonomi domestik masih menghadapi tantangan ekonomi global yang berat.
Akibatnya, konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2016, diproyeksikan belum ada peningkatan signifikan pada tahun ini.
Agar belanja pemerintah tak mengurangi stimulus pertumbuhan ekonomi, harus dipastikan pemotongan hanya untuk belanja operasional, bukan untuk belanja modal agar dampaknya tidak mengganggu sektor riil.
"Setiap instansi atau kementerian dan lembaga yang memiliki kaitan erat dengan infrastruktur, seharusnya anggarannya tidak dipangkas terlalu besar," kata Josua, Selasa (17/5/2016).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2016 yang memerintahkan pemotongan belanja di 87 instansi dan kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 50,2 triliun pada tahun ini.
Pemotongan belanja terbesar di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat senilai Rp 8,49 triliun.
Atas instruksi itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, pemotongan belanja dilakukan terhadap belanja operasional seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat. Menurutnya belanja prioritas termasuk belanja infrastruktur tidak dikurangi.
Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani mengatakan, instruksi pemotongan belanja dilakukan untuk penghematan dan efisiensi anggaran.
Pemerintah berdalih, penghematan dilakukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa lebih optimal.
Askolasi mengakui ada kemungkinan belanja modal ikut dipangkas. Askolani masih menunggu pandangan kementerian dan lembaga. Menurutnya, anggaran belanja modal tetap bisa dihemat.
"Misalnya proses lelang, ada kemungkinan dihemat," katanya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara juga mengatakan penghematan belanja modal dimungkinkan. Sebab dalam belanja modal juga terdapat belanja modal nonprioritas.
Namun pemerintah akan memastikan pemotongan belanja tak mengurangi stimulus ekonomi, sehingga target 5,3 persen masih bisa tercapai.
Reporter: Adinda Ade Mustami