Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia sering mengeluhkan pasokan dan kualitas listrik di kawasan industri guna menjaga kontinuitas produksi.
Karena itu, peran listrik swasta sangat penting guna bersinergi dengan PT PLN (Persero) untuk menjaga kesinambungan pasokan dan kualitas listrik di kawasan industri.
Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono menjelaskan investor asing tidak mungkin memodali proyek pembangunan pabrik tanpa jaminan pasokan listrik 24 jam.
Untuk itu, perlu perubahan paradigma guna menjaga iklim investasi industri di negeri ini agar tetap sehat.
Caranya dengan melihat energi bukan sebagai komoditas, namun motor dari perkembangan perekonomian Indonesia.
"Untuk menjaga iklim investasi di negeri ini, kita harus melihat bahwa energi bukanlah komoditas, tapi itu adalah faktor berkembangnya investasi," ujarnya, Selasa (26/7/2016).
Selama ini, banyak kalangan salah menilai soal energi, khususnya energi listrik. Imam menilai terpenuhinya kebutuhan listrik bukan hanya terkait pasokan, tapi juga kualitas.
"Banyak pengusaha asing mengeluh hal ini karena pasokan listrik tidak bisa menyokong kebutuhan selama 24 jam da 100% penuh," katanya.
Kehandalan penyokong listrik harus 100 persen dan 24 jam, karena sekali pabrik berhenti itu ruginya besar sekali," papar Imam.
Bisa dibayangkan kerugian pabrik misalnya, jika mesin super besar yang dioperasikan harus melakukan restart atau mengulang dari awal ketika listrik mati meski hanya sebentar.
Menurut data yang berhasil dihimpun riset PricewaterhouseCoopers (PwC), tujuh sektor manufaktur nasional merugi sekitar Rp 5,6 triliun setiap tahun akibat pemadaman berkala.
Sementara, pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu menyokong 10 ribu Mega Watt (MW) dan potensi mati lampu masih terus menghantui pelaku usaha.
Untuk itu, Imam menegaskan, perlu ada kerjasama dari PLN dan pembangkit listrik swasta guna menyuplai hingga 35 ribu MW sesuai target pemerintah.
Kemenperin sendiri sangat setuju dengan langkah tersebut apalagi pembangkit-pembangkit swasta itu tersedia dalam kawasan industri, sehingga terintegrasi langsung dengan pabrik.