Baca tanpa iklan
"Itu skema yang paling baik sebenarnya. Karena bank siap membiayai," ujarnya.
Pembelian N-219 tidak ingin diputuskan sendiri.
"Sebagai mitra pemerintahan, kita akan mendiskusikan dengan baik, rencana ini dengan DPRD. Kami juga mengkonsultasikan gagasan ini dengan Mendagri, Bapak Tjahjo Kumolo,"
Ia menjelaskan juga, gagasan pembelian pesawat ini untuk memberikan layanan transportasi murah dan layak bagi masyarakat perbatasan. Di samping itu, penggunaan pesawat berstatus aset pemerintah akan mengurangi beban anggaran daerah yang selama ini digunakan sebagai Subsidi Ongkos Angkut (SOA) orang dan barang.
"Yang pasti, jika Kaltara benar-benar membeli pesawat N-219 ini, banyak keunggulan yang diperoleh. Baik dari sisi finansial, teknis maupun operasional," katanya.
Dengan harga sekitar Rp 80 miliar, pesawat buatan PT DI – Lapan ini, terbilang murah dari pesawat sekelasnya. Keunggulan lainnya, pesawat ini memiliki efektivitas lama terbang sekitar 2 jam.
Biaya operasional juga tergolong murah, hanya sekitar Rp 7 juta per jam, di luar biaya pilot dan kru. Jima disatukan biaya operasional pesawat, gaji pilot dan kru, biaya operasional total sekitar Rp 30 juta per jam.
"Dibanding dengan biaya carter pesawat ke wilayah perbatasan Kaltara yang mencapai Rp 60 juta per jam, tentu lebih efisien," sebutnya.
Dan yang lebih penting tambahnya, tanpa mengabaikan sisi bisnisnya, pembelian N-219 semata-mata untuk kepentingan percepatan pembangunan transportasi dan pengentasan masalah sosial masyarakat di perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara.
Kosmas Kajan, Sekretaris Fraksi Gerindra sekaligus Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Utara beberapa waktu lalu menjelaskan, wacana pembelian pesawat N219 produksi dalam negeri itu sangat positif jika memang bertujuan mengatasi keadaan darurat di wilayah pedalaman, pantai, dan perbatasan. Sehingga pada prinsipnya segera ada pembahasan dengan DPRD perihal rencana tersebut.
"Kami pribadi, dan sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra sangat mendukung upaya pro rakyat dan progresif Gubernur. Jadi prinsipnya jangan hanya jadi sebuah rencana bagus saja. Bila itu darurat, segera bahas rencana itu dengan DPRD," kata Kosmas. (Muhammad Arfan)