Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini fokus dan gencar dalam meningkatkan pembangunan pelabuhan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan pengangkutan barang agar lancar.
Termasuk dengan adanya pembangunan Pelabuhan Probolinggo yang bertaraf internasional.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Agum Gumelar mengatakan pemerintah saat ini begitu menggebu-gebu untuk lebih meningkatkan kemampuan pelabuhan dalam memberikan pelayanan, serta memudahkan pengangkutan barang supaya lancar.
Ia pun memuji pembangunan Pelabuhan Probolinggo bekerjasama dengan PT Wahyu Samudera Indah yang saat ini merupakan satu-satunya perusahaan yang membangun pelabuhan di Dubai.
“Kerjasama itu guna meningkatkan pelayanan pelabuhan dan meningkatkan pelabuhan dalam memberikan pelayanan angkutan barang. Pemerintah sekarang sedang gencar membangun infrastruktur, termasuk tol laut. Kenapa? Kita infrastruktur jauh ketinggalan termasuk di ASEAN,” kata Agum Gumelar saat acara buka puasa dikediamannya dan juga MoU antara PT Wahyu Samudera Indah dengan Pemda Jawa Timur dan MoU PT Wahyu Samudera Indah dengan Pelabuhan Jangkar, Senin (4/6/2018).
Baca: Pembangunan Infrastruktur yang Dilakukan Pemerintah Telah Berjalan Sesuai Trek
Sehingga, jelas Menteri Perhubungan era Gus Dur tersebut, di negeri Indonesia banyak infrastruktur yang belum dibangun, dan banyak daerah terpencil, terisolir dan daerah surplus namun tidak bisa dipasarkan.
Karena itulah, pemerintah Jokowi membangun infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan agar mampu meningkatkan potensi ekonomi.
Dan untuk membangun infrastruktur besar biayanya membutuhkan biaya sekitar Rp5500-Rp6000 triliun. "Untuk mencari dari mana uangnya?"
“Oleh karenanya diperlukan bantuan, dan dibacalah peta dunia. Negara-negara mana yang mampu membantu. Negara pertama Cina (RRC) dan Jepang. Seluruh negara ASEAN itu orientasinya ke Cina. Jadi itu tidak salah,” tegasnya.
Direktur Pengembangan dan Usaha Pelabuhan Probolinggo Kemal Heryandri mengatakan pembangunan Pelabuhan Probolinggo dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sejak tahun 2008 Pemprov Jatim telah mengalokasikan dana APBD senilai lebih dari Rp 300 miliar untuk membangun infrastruktur pelabuhan Probolinggo, seperti reklamasi, pembangunan trestle, dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan gedung kantor.
Dijelaskan Kemal, total luas lahan Pelabuhan Probolinggo adalah 23,12 hektar, dimana seluas 20,4 hektar berupa lahan hasil reklamasi.
Menurutnya, pelabuhan Probolinggo sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu mengurangi biaya transportasi di wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya, sehingga ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32 persen.
Awalnya, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai cadangan sistem transportasi Provinsi Jawa Timur akibat bencana lumpur Lapindo.