Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Kontan, Adinda Ade Mustami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PT Pertamina untuk memperbaiki tata kelola keuangannya agar tetap sehat.
Hal itu dikatakan Sri Mulyani, menanggapi surat persetujuan Kementerian BUMN terhadap sejumlah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan pelat merah tersebut untuk memperbaiki neraca keuangannya.
Menurut Sri Mulyani, dirinya bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri BUMN masih akan melihat secara keseluruhan profil Pertamina dari kegiatan hulu hingga hilirnya.
Hal itu, dilakukan untuk menyamakan keuntungan berdasarkan volume dan aktivitas berdasarkan harga migas terkini.
"Kemudian dari sisi hilir Pertamina akan melakukan beberapa kegiatan penugasan dari pemerintah apakah itu menyangkut solar, premium, elpiji 3 kg dan berapa konsekuensinya dari penugasan ini terhadap Pertamina," ujar Sri, Kamis (19/7/2018).
Baca: Empat Aset Hulu Migas dan Kilang Pertamina yang Rini Soemarno Setuju Sebagian Sahamnya Dijual
Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus memonitor manajemen Pertamina dalam melakukan kalkulasi bersama Menteri ESDM dan Menteri BUMN.
Tujuannya, untuk melihat dan melakukan verifikasi jumlah profil kinerja hulu dan hilirnya serta konsekuensi dari subsidi yang harus pemerintah bayarkan.
"Tapi pemerintah komit untuk membuat neraca pertamina tetap sehat dan tetap konsekuen pada penugasan yang diberikan pada Pertamina," ujarnya.
"Kita juga meminta manajemen Pertamina untuk memperbaiki tata kelola, efisiensi mengurangi kebocoran, dan menghilangkan korupsi sehingga Pertamina bisa menjadi badan usaha yang sehat dan membaik," tambah dia.
Baca: Saat Membesuk SBY, Rizal Ramli Menyitir, Ekonomi Indonesia Sudah Setengah Lampu Merah
Pertamina sudah mendapat restu dari pemerintah untuk melego sejumlah saham di beberapa proyek migas dan kilang.
Dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 29 Juni 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno menyetujui aksi korporasi untuk mempertahankan kondisi kesehatan keuangan Pertamina.
Sejumlah aksi korporasi yang sudah disetujui Menteri BUMN adalah share down aset hulu selektif, spin off bisnis Refinery Unit (RU) IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak usaha, investasi tambahan untuk memperluas jaringan penjualan BBM umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop, dan review kebijakan perusahaan yang berefek signifikan ke kondisi keuangan.