Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) menegaskan operasional perusahaannya tetap aman dari ancaman penembakan seperti yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) beberapa waktu lalu.
"Mengenai keamanan dalam waktu-wakti terakhir relatif aman operasionalnya. Yang terjadi di Nduga itu di seberang gunung tempat kami beroperasi. Kami turut prihatin, harapannya ke depan situasi lebih aman lagi," kata Dirut PT Freeport Indonesia, Tony Wenas dalam jumpa pers penyerahan IUPK oleh Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot kepada PTFI di Kementerian ESDM, Jumat (21/12/2018).
Tony melanjutkan, situasi diharapkan semakin kondusif dengan diberikannya 10 persen saham PTFI ke pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di wilayah tersebut.
"Dan tentunya dengan keberadaan saham yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten, harapannya tentu akan lebih kondusif situasi di sana," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jajaran direksi dan komisaris baru PTFI turut berperan dalam memastikan keamanan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Pasalnya, salah seorang anggota Komisaris PTFI adalah Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian yang juga Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).
"Komisaris kita punya empat orang Indonesia dua distinguished guests. Komisaris Utama pak Richard, wakil pak Amin Sunaryadi, Komisaris pak Adrianto dulu dirut Aneka Tambang, kemudian pak Hinsa TNI mantan wakasad, kan lokasi Freeport suka main tembak-tembakan jadi aman di situ," ucapnya.
Pada hari ini, Jumat (21/12/2018), Indonesia resmi menguasai 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca pelunasan transaksi akuisi oleh PT Inalum (Persero). Nilai transaksi tersebut mencapai 3,85 miliar dolar AS atau setara Rp 55,8 triliun.
"Pada hari ini, telah kita selesaikan proses panjang perubahan KK Freeport jadi IUPK. Hari ini telah selesai ditandatangani oleh Menteri ESDM, dan semuanya sudah diselesaikan," kata Bambang Gatot dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).