Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden The International Chamber of Commerse (ICC) Indonesia Ilham Akbar Habibie menilai, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) jadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam pelaksanaan revolusi industri 4.0.
Pengembangan UMKM agar bisa naik kelas, membuat revolusi industri 4.0 harus dilakukan secara bertahap.
"Di Indonesia belum bisa semua industri langsung 4.0 harus dilakukan bertahap dan sesuai karakter industri itu sendiri. Sebab, basis terbesar kita adalah UMKM," terang Ilham di sela-sela Forum CEO Asia Pasifik ke-5 di Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Meski sudah banyak industri usaha kecil menengah (UKM) kita yang menggunakan ekonomi digital, saat ini masih banyak UMKM yang mengandalkan mekanisasi atau industri 1.0. (pelaksanaan dengan sistem manual).
Baca: Kreasitus, Berikan Kebebasan UMKM untuk Berkreasi
Demikian juga UMKM yang hanya menggunakan jaringan listrik atau industri berbasis 2.0. Selain itu banyak juga yang baru menggunakan komputer atau industri 3.0.
"Bisa kita hitung, yang menggunakan data atau industri 4.0 jumlahnya sangat minim. Namun, mereka harus melek industri 4.0 juga biar paham dengan perkembangan teknologi. Apalagi banyak UMKM yang pemasarannya sudah menggunakan ekonomi digital," terangnya.
Oleh karena itu, sambung Ilham, ICC Indonesia selaku organisasi nirlaba bidang perdagangan dengan anggota sekitar 100 perusahaan, berkomitmen akan menggandeng UMKM dan usaha-usaha di sektor ekonomi digital untuk meningkatkan penerapan industri 4.0 agar bargaining position-nya makin kuat.
"Ini agar posisi tawar industri di Indonesia makin tinggi di kancah perdagangan internasional," tegasnya.
Sekretaris ICC John WH Denton AO menambahkan, dalam forum CEO ICC mempertemukan para pemimpin Asia Pasifik untuk membahas masa depan peluang bisnis, investasi, dan perdagangan yang akan dipengaruhi oleh isu-isu global.
" Acara ini mempertemukan para CEO dan pejabat senior pemerintah untuk membahas keterkaitan antara perubahan iklim dan perdagangan . Forum ini sekaligus akan membicarakan bagaimana bisnis di kawasan Asia Pasifik dapat mencapai Sasaran-sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang merupakan Agenda PBB tahun 2030 untuk manusia, planet, dan kemakmuran," tegasnya.