News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

PM Mahathir Mohamad Tanggapi Keputusan India Boikot Minyak Sawit Malaysia

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Perdana Menteri India Mahathir Mohamad

Kontrak patokan minyak sawit untuk pengiriman Maret mendatang, turun 0,9 persen dalam perdagangan sore di Asia.

Pemerintah India memang secara tidak resmi telah menginstruksikan kepada para pedagang untuk menjauhi minyak sawit Malaysia.

Pedagang India kemudian memutuskan untuk membeli minyak sawit mentah Indonesia dengan premi di atas harga Malaysia.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa untuk perdagangan komersial, status hubungan antara kedua negara yakni Malaysia dan India adalah sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh sektor bisnis.

India merupakan pembeli minyak kelapa sawit terbesar Malaysia pada 2019 lalu, dengan 4,4 juta metrik ton pembelian.

Namun pada 2020 ini diprediksi turun di bawah 1 juta ton jika hubungan kedua negara tidak juga membaik, seperti yang diperkirakan oleh para pedagang India.

Untuk menebus potensi kerugian, para pejabat Malaysia menyatakan bahwa negara itu akan berusaha menjual lebih banyak komoditas satu ini ke Pakistan, Filipina, Myanmar, Vietnam, Ethiopia, Arab Saudi, Mesir, Aljazair dan Yordania.

Kendati demikian, mengganti 'pembeli utama' bukan merupakan perkara yang mudah.

Oleh karena itu, Kongres Serikat Buruh Malaysia yang memiliki anggota termasuk pekerja kelapa sawit, telah mendesak kedua negara untuk membicarakan berbagai hal.

"Kami ingin meminta kedua pemerintah untuk menggunakan semua saluran diplomatik yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini, dengan mengesampingkan ego pribadi atau diplomatik," seperti yang tertulis dalam sebuah pernyataan resmi.

Kementerian Industri Primer Malaysia yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia sedang melakukan pembahasan dengan mitranya dari India untuk mencoba menyelesaikan masalah ini.

Hal ini menurut sumber pemerintah Malaysia yang mengetahui mengenai diskusi tersebut namun menolak disebutkan namanya karena tidak memiliki wewenang berbicara kepada media.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini