Mahfud MD Ungkap Ada Korupsi, Dirut Asabri Klaim Uang Nasabah Aman

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Asabri (Persero) meminta nasabah tak khawatir terhadap dana yang dikelola perusahaan asuransi pelat merah itu.

Direktur Utama PT Asabari Sonny Widjaja mengatakan, dana asuransi untuk prajurit TNI, anggota Polri dan ASN Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hingga saat ini dikelola secara aman dan tidak dikorupsi.

"Kepada seluruh peserta Asabri, baik Prajurit TNI, anggota Polri, dan seluruh ASN Kemenhan-Polri, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi," kata Sonny di kantor pusat Asabri, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (16/1/2020).

Sonny meminta agar nasabahnya tak mudah terpengaruh atau terprovasi pemberitaan terkait dugaan adanya korupsi di tubuh perseroan tersebut.

Baca: Jiwasraya dan Asabri Bermasalah, ‎Jokowi Minta Ada Reformasi di Asuransi dan Dana Pensiun

"Saya tegaskan, berita-berita tersebut tidak benar," klaimnya.

Selain itu, mantan Dansesko TNI tersebut meminta pihak yang menyebarkan informasi terkait Asabri agar berbicara berdasarkan data dan fakta yang sudah terverifikasi. 

Bahkan, dia mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.

"Hentikan pembicaraan yang cenderung tendensius yang menyebabkan kegaduhan. Dengan menyesal saya akan menempuh jalur hukum, mari berpikir jernih dan positif," sebutnya.

Sebelumnya, dugaan adanya korupsi di Asabri diungkapkan oleh Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Mahfud mengaku mendengar ada isu korupsi dalam tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI) dengan nilai lebih dari Rp 10 Triliun.

Dia menjelaskan, satu di antara tujuan pembentukan satu di antara perusahaan plat merah tersebut dulu adalah untuk menyimpan dana asuransi sosial bagi kepolisian dan tentara yang pensiun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 Triliun," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2020).