Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto menegaskan pihaknya fokus memfasilitasi pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 2021.
Menurut dia, pemerintah tengah mempercepat pembiayaan rumah subsidi (FLPP) kepada segmen MBR.
“Sebab pengembang ketika mengadakan pameran, mereka menyasar masyarakat golongan menengah ke atas,” kata Eko dalam Property Outlook 2021, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: Jokowi Minta Menteri PUPR Bangun Waduh untuk Dukung Program Food Estate di Sumba Tengah
Dia menekankan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak memerlukan forum pameran baik secara fisik maupun virtual.
“Ini karena demand dari masyarakat berpenghasilan rendah cukup tinggi atau jauh lebih besar dari pada supplynya,” ujar Eko.
Eko menuturkan bahwa bahwa sektor properti diandalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Dorong Pembiayaan Infrastrukur Berskema KPBU, PUPR: Banyak yang Mengawasi
Namun, pandemi Covid-19 mempengaruhi kegiatan di sektor perumahan.
"Properti sebagai salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mempengaruhi sektor keuangan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta lapangan pekerjaan,” tuturnya
Diketahui, PUPR berupaya meningkatkan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya menyampaikan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 ini menargetkan bantuan pembiayaan perumahan mencapai 222.876 unit.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih laik, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki, Senin (25/1/2021).
Bantuan pembiayaan perumahan TA 2021 terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Menurutnya, alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp 16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp 630 miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp 1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp 2,8 triliun.
“Anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP,” tukasnya.
Bank Pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah.