Anggota DPR: Jangan Sampai Garuda Indonesia Tamat Saat Era Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) diminta segera mencari solusi mengatasi persoalan maskapai pelat merah, yang kini tertekan pandemi Covid-19.

"Intinya manajemen Garuda beserta pemerintah harus mampu membuat Garuda beraktivitas normal dan produktif kembali," kata Anggota Komisi V DPR Irwan saat dihubungi, Kamis (27/5/2021).

"Jangan sampai maskapai nasional kebanggaan rakyat Indonesia ini, tamat pada saat pemerintahan Jokowi yang selalu menyampaikan bahwa ekonomi tumbuh baik dan meroket," sambung Irwan.

Dikabarkan Kementerian BUMN telah menyusun empat opsi untuk mengatasi persoalan keuangan Garuda Indonesia, satu di antaranya melikuidasinya.

Menurut Irwan, opsi likuidasi tidak perlu dilakukan karena rekam jejak Garuda sebagai national flag carrier sebenarnya sangat baik, dari sisi keamanan dan keselamatan.

"Masa sebagai bangsa yang besar kita tidak memiliki maskapai nasional. Tentu ini ironi, dan memalukan bagi pemerintah sebagai pemegang saham jika Garuda dilikuidasi," tutur Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Ia menyebut, salah satu permasalahan utama maskapai Garuda Indonesia karena pendapatan dari penumpang menurun drastis akibat pandemi Covid-19.

Padahal, kata Irwan, pendapatan penumpang berkontribusi lebih dari 80 persen dari total pendapatan Garuda Indonesia.

"Harusnya ini dapat diintervensi pemerintah dengan kebijakan optimalisasi frekuensi, dan kapasitas penerbangan domestik juga internasional," ucap Irwan yang juga Anggota Banggar DPR.

"Memberikan ruang pada Garuda untuk mengoptimalkan layanan kargo, dan juga sebagai angkutan khusus penanganan Covid-19. Itu kan bisa menambah penghasilan dan aktifitas perusahaan," tambahnya.

4 opsi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang memikirkan kondisi maskapai pelat merah, Garuda Indonesia, yang saat ini dalam kondisi keuangan yang tak kunjung membaik.

Dalam informasi yang diperoleh, Menteri BUMN Erick Thohir memiliki sebanyak empat opsi demi menyehatkan kembali kondisi keuangan Garuda Indonesia.