Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengaku dikejar-kejar pejabat Bank Dunia dan diminta menyetujui semua program utang baru untuk Indonesia ang diusulkan Bank Dunia.
Namun, Suharso tidak menyebut secara rinci program apa saja yang disodorkan pejabat Bank Dunia itu kepadanya.
"Saya tidak perlu sebut, tapi Word Bank misalnya mengejar Bappenas untuk menyetujui semua program," kata Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (23/6/2021).
Menurut Suharso, dalam pelaksanaan pinjaman luar negeri, Bappenas akan melihat program-program yang dilakukan dari hasil dana pinjaman.
Baca juga: Defisit APBN 2021 Kian Bengkak, Per Mei Tembus Rp 219,3 Triliun, Pembiayaan Utang Rp 330,1 triliun
"Bappenas hanya melihat programnya saja, apakah patut atau tidak patut. Sejauh mana ini bagus dilakukan, kalau tidak cocok kami tolak, sama sekali saya bilang tidak bener ini," paparnya.
Baca juga: Menkeu Nggak Perlu Sembunyikan Defisit APBN Lagi, Ekonom INDEF Usulkan Pakai Solusi Ini
"Jadi kami banyak menolak hibah, kami juga banyak menolak pinjaman," klaim Suharso Monoarfa.
Saat ini Indonesia mengantongi utang baru sekitar 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp24,6 triliun (kurs Rp14.489 per dolar AS) dari Bank Dunia. Utang tersebut dikucurkan bertahap untuk mendukung tiga program pemerintah.
Baca juga: Ekonom Soroti Transparansi Menkeu soal Defisit APBN
Pertama, sebesar 400 juta dolar AS untuk mendukung reformasi demi memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan pada 11 Juni 2021.
Kedua, sebesar 800 juta dolar AS untuk mendanai reformasi kebijakan investasi dan perdagangan, serta membantu percepatan pemulihan ekonomi pada 16 Juni 2021.
Ketiga, 500 juta dolar AS untuk program penanganan pandemi Covid-19, termasuk penguatan sistem kesehatan dan program vaksinasi gratis dari pemerintah pada 19 Juni lalu.
BPK Was-was, Utang Terus Menggunung
Terkait bertambahnya utang baru Pemerintah ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat di era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun lalu, termasuk penggunaan APBN 2020.
BPK menyatakan kekhawatiran kesanggupan pemerintah dalam melunasi utang plus bunga yang terus membengkak sejak beberapa waktu terakhir.