"Pertamina ini badan milik negara bukan badan milik pemerintah.
Sepertinya pengertian BUMN inilah yang sudah tidak sama dengan yang dipraktikan.
Kalau kuasanya menteri berarti haru diubah menjadi BUMP," ucap Kardaya.
Mantan Kepala BP Migas 2005 ini menekankan bahwa BUMN adalah milik negara bukan milik pemerintah sehingga segala wacana harus dipikirkan dan dipertanggungjawabkan.
"Presiden Joko Widodo mempunyai obsesi yang tinggi dengan Pertamina.
Saya catat waktu awal menjabat dia berjanji ingin membesarkan Pertamina, menjadikan perusahan internasional dan dalam waktu empat tahun akan mengalahkan Petronas," kata Kardaya.