Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan menyesalkan berlarutnya pembebasan lahan akses jalan Jembatan Pulau Balang di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Hal itu diketahui Irwan ketika sedang melakukan inspeksi proyek jembatan yang nantinya menghubungkan pusat Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
“Hari ini saya meninjau Jembatan Pulau Balang di Balikpapan dan PPU. Progres fisik pekerjaan jembatan Pulau Balang sendiri sudah 100 persen, namun belum bisa fungsional sampai hari ini," ujar Irwan kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).
"Ini karena permasalahan pembebasan lahan yang berlarut-larut juga menjadi salah satu penyebab belum mulainya pembangunan akses darat jembatan di wilayah Balikpapan,” sambung Irwan.
Melihat persoalan tersebut, Irwan meminta pekerjaan akses jalan ke Jembatan Pulau Balang sisi darat Balikpapan, harus segera ditangani pemerintah pusat.
“Sebagai anggota Komisi V DPR pada rapat Komisi V dengan Menteri PUPR, saya mendesak agar akses darat ini segera dituntaskan dan ditangani pemerintah pusat. Biar tidak terlalu lama jadi jembatan Abunawas,” papar Irwan.
Baca juga: HIPMI Dukung Pemerintah Tetapkan Kenaikan PNBP pada Sektor Perikanan dan Kelautan
Irwan pun mengingatkan, jangan sampai investasi pemerintah melalui SBSN senilai Rp 1,38 triliun untuk Jembatan Pulau Balang tidak fungsional, karena jembatan ini bisa menjadi alur strategis ekonomi, serta transportasi yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi.
Apalagi, kata Irwan, Jembatan Pulau Balang merupakan jembatan terpanjang di Asia untuk kategori jembatan kabel beton dengan panjang bentang 402 meter dan menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya masyarakat Kaltim.
“Kami akan terus mengawal permasalahan Jembatan Pulau Balang ini sampai tuntas dan berfungsi optimal," tuturnya.