TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan jajaran pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan kunjungan inspeksi kerja ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, salah satunya pembangunan proyek jembatan Pulau Balang yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Jumat (7/1/2022).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari proyek yang mendukung konektivitas trans Kalimantan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi titik mula pemulihan ekonomi, pasca Covid-19.

Baca juga: Larangan Ekspor Batu Bara Jadi Pilihan Sulit, Menkeu Sri Mulyani: Listrik Mati Kita Tetap Ekspor?

Menurutnya, perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pasca pandemi Covid-19. Pemerintah akan memastikan agar pendanaan ini tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.

“Tahun 2022, Presiden menetapkan bahwa kondisi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap jadi prioritas. Dalam APBN 2023 nanti adalah pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN. APBN kita harus dijaga secara sangat hati-hati sehingga kita bisa menjaga berbagai kebutuhan negara, seperti penanganan Covid, pemulihan ekonomi, melindungi secara sosial dan mengantisipasi gejolak global,” tutur Sri Mulyani pada Seremoni Penandatanganan Prasasti, Jumat (7/1/2022), dilansir dari Kontan dalam artikel "Sri Mulyani Pastikan Proyek IKN Tak Ganggu Penaganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi".

Di sisi lain, menurutnya terdapat prioritas nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara, dan merupakan faktor yang akan mendominasi rancangan APBN di tahun 2022, dengan mengantisipasi Undang-undang IKN, terutama 2023 dan 2024, seperti untuk Pemilu. Sehingga seluruhnya akan diseimbangkan.

Adapun pembangunan yang dibiayai SBSN yakni, jembatan Pulau Balang II yang juga berfungsi sentral sebagai penghubung transportasi darat dari kota Balikpapan ke lokasi IKN baru, yakni Penajam Paser Utara. Pembiayaan tersebut juga dilakukan secara Multi Year Contract (MYC) tahun 2015-2021, dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp 1,43 triliun.

Baca juga: Lantik Bos Baru, Menkeu Minta LPEI Perbaiki Kinerja untuk Dongkrak Ekspor Indonesia

Selain itu, pembangunan jembatan Pulau Balang tersebut, merupakan perwujudan dari komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk pembangunan sektor jalan dan jembatan dalam rangka mendukung konektivitas dan dukungan logistik nasional.

Kehadiran jembatan Pulau Balang dapat membuat akses pertukaran ekonomi antar provinsi dan antar kabupaten di Kaltim jauh lebih mudah dan jalur perekonomian akan terbuka luas. Komoditi yang diambil dari luar Kaltim, seperti produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang sebagian diambil dari provinsi lain akan dapat dijangkau karena akses yang lebih mudah.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, dengan mencermati perkembangan dari SBSN yang sangat cepat baik dari jenis instrumen maupun capaian-capaian yang lain, SBSN sudah bertransformasi dan berkembang menjadi instrumen fiskal yang strategis dan inovatif.

Penerbitan SBSN juga dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk percepatan pembangunan dan sekaligus untuk mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri sebagai perwujudan dari kehadiran Pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan pasar global.

Penerbitan Project Based SBSN/Sukuk Negara untuk membiayai langsung pembangunan proyek-proyek pemerintah (earmarked) sejak tahun 2013, telah menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah di tanah air berkaitan erat dengan perkembangan/pembangunan di sektor riil.

IKN Bakal Pindah ke Kaltim, Sri Mulyani: Harga Tanah, Khususnya di Kutai Kartanegara Bakal Naik

Seiring dengan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga tanah di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Kutai Kartanegara bakal naik sebentar lagi.

Sebab, pemerintah memiliki rencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke salah satu wilayah di timur Indonesia itu.

Harga tanah yang naik disebabkan karena pemerintah akan membangun sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan tol.

Baca juga: Larangan Ekspor Batu Bara Jadi Pilihan Sulit, Menkeu Sri Mulyani: Listrik Mati Kita Tetap Ekspor?

"Bapak presiden memberikan pemihakan luar biasa bagi Kalimantan dan Kalimantan Timur, persiapan membangun IKN. Saya hampir yakin Bapak/Ibu kalau punya tanah di sini harganya sebentar lagi naik semuanya," kata Sri Mulyani dalam acara Penandatanganan Prasasti Penanda Aset di Institut Teknologi Kalimantan, Rabu (5/1/2022).

Wanita yang karib disapa Ani ini lantas meminta agar warga Kalimantan memiliki perencanaan yang matang.

Sebab, hidup di Ibu Kota dengan hadirnya IKN akan jauh berbeda dengan hidup di wilayah lokal.

"Jadi Bapak/Ibu harus memiliki perencanaan makin matang. Sebab hidup di lokal ini akan berubah sama sekali dengan hadirnya IKN. Antara mimpi dan enggak mimpi, bener enggak sih (akan jadi IKN)? Kayaknya enggak. Tapi nanti tiba-tiba jadi," beber Ani, dilansir dari Kompas.com dalam artikel "Kaltim Mau Jadi IKN, Sri Mulyani: Yang Punya Tanah Harganya Sebentar Lagi Naik".

Asal tahu saja, pemerintah mulai menyiapkan anggaran untuk pemindahan ibu kota baru ke wilayah Kalimantan Timur tahun ini bersamaan dengan anggaran Pemilu tahun 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menambahkan, anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru dan pemilu memang belum dianggarkan besarannya secara eksplisit.

Kendati demikian dia mengaku prosesnya dimulai pada semester II 2022.

"Biasanya di tahun 2023 dan 2024 (ada anggaran) sendiri. Untuk IKN, kita belum menganggarkan secara jelas, eksplisit, dalam APBN 2022. Tapi dengan penyampaian RUU (IKN) kepada DPR ini kita sudah siapkan," pungkas Isa beberapa waktu lalu.

Pembangunan Istana dan Kantor Kementerian di Ibu Kota Baru Tunggu RUU IKN Disahkan DPR

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga saat ini masih melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Danis Sumadilaga mengatakan, pembangunan IKN saat ini belum dimulai, karena masih menunggu RUU IKN disahkan oleh DPR.

Namun, ketika RUU IKN sudah disahkan maka pembangunan pusat inti pemerintahan langsung segera dikerjakan.

Baca juga: OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Diduga Terkait Suap Proyek dan Lelang Jabatan

"Kalau RUU IKN selesai, katakanlah Januari atau Februari (2022), kami mulai tahun ini. Jadi kami memulai pembangunan setelah RUU IKN disahkan," kata Danis saat dihubungi, Kamis (6/1/2022).

Menurut Danis, pembangunan yang dikerjakan pertama setelah RUU IKN disahkan yaitu Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, beserta infrastruktur jalan.

"Anggarannya belum, yang disebut Presiden (Rp 500 triliun) itu perkiraan Bappenas untuk anggaran keseluruhan, tapi kan kami belum liat keseluruhan. Kami masih menunggu RUU IKN disahkan terlebih dahulu," papar Danis.

Baca juga: Kasus Asabri, Pakar Hukum Sebut Dissenting Opinion Hakim Mulyono Sudah Tepat dari Sisi Aturan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan ibu kota baru Indonesia membutuhkan dana sebesar 35 miliar Dolar AS atau setara Rp 504,4 triliun (kurs 1 dollar AS= Rp 14.412).

Hal tersebut disampaikannya di depan para investor Uni Emirat Arab (UEA) saat menghadiri Indonesia–UEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: RUU TPKS Nyaris Disahkan Akhir 2021, Menteri Yasonna Beberkan Kendalanya Saat Itu

"Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar Dolar AS," ujar Jokowi dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (5/11/2021).

Jokowi mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Negara itu menjadi salah satu sektor yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan UEA.(Kompas.com/Tribunnews.com/Kontan)