TRIBUNNEWS.COM -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kini kembali sering disebut-sebut dalam perbincangan publik.

Nama pemilik maskapai Susi Air ini kembali mencuat setelah pesawatnya diusir paksa dari hanggar Bandara Robert Atty Bessing, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Susi saat ini memang tak lagi menjadi pembantu presiden dan kembai mengurus bisnisnya tersebut.

Namun, Susi saat ini juga dikenal sangat vokal terhadap kebijaka pemerintah.

Ia juga diketahui cukup sering mengunggah aktivitasnya di media sosial.

Baca juga: Kronologi Pengusiran Pesawat dari Hanggar Bandara Malinau Versi Susi Air

Di dunia maya dengan jutaan pengikut, baik Instagram maupun Twitter, Susi Pudjiastuti terbilang cukup vokal dalam mengkritik pemerintah jika dinilainya keliru, termasuk berbagai kebijakan dari mantan atasannya, Presiden Jokowi.

Berikut ini sederet kritik yang pernah dilontarkan Susi Pudjiastuti setelah tak lagi menjabat sebagai anggota kabinet:

1. Perlakuan istimewa karantina pejabat

Susi Pudjiastuti mempertanyakan kebijakan karantina para pejabat dengan masyarakat sipil yang menurutnya sungguh berbeda perlakuannya.

Pertanyaan tersebut ia lontarkan melalui postingan Instagram Kompas.com Selasa (21/12/2021), yang mengunggah berita "Luhut: Banyak Orang Berduit tapi Minta Fasilitas Karantina Gratis".

"Kenapa pejabat boleh di rumah mereka sendiri tapi masyarakat tidak boleh di rumah sendiri? Kenapa pejabat saja yang boleh berhemat tapi masyarakat tidak boleh?" tanya Susi Pudjiastuti pada kolom postingan tersebut.

Baca juga: Diusir Paksa hingga Dituduh Menunggak Sewa Hanggar Pesawat, Begini Pembelaan Susi Air

Postingan tersebut diunggah tak lama setelah kelonggaran karantina mandiri di rumah yang diberikan pemerintah untuk para pejabat negara, salah satunya anggota DPR Mulan Jameela dan keluarganya yang baru berlibur dari Turki. Di sisi lain, masyarakat biasa justru diharuskan melakukan karantina di hotel dengan biaya ditanggung sendiri.

2. Kritik proyek Jokowi

Susi Pudjiastuti juga blak-blakan menyebut berbagai proyek pemerintah di Indonesia masih carut-marut.