Pertama, persoalan kelangkaan dan melambungnya minyak goreng beberapa waktu lalu bukan persoalan hilir, melainkan persoalan hulu.

Dengan demikian YLKI mendorong percepatan penyelidikan adanya dugaan kartel dan bentuk persaingan tidak sehat dalam industri minyak goreng oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“YLKI (melalui petisi ini) mendesak KPPU untuk mempercepat dan menuntaskan adanya dugaan kartel dan sejenisnya pada pasar minyak goreng,” ucap Tulus.

Sebagai informasi, petisi online ini telah di-launching sejak Kamis 3 Februari 2022 melalui situs change(dot)org.

Target dari petisi ini ditandatangani oleh 2.500 masyarakat.

Hingga saat ini (11/2/2022) terdapat 1.969 pendukung, jadi masih kurang 531 pendukung lagi.  “Setelah mencapai 2.500 data hasil petisi akan dikirimkan ke ketua KPPU RI,” pungkas Tulus.