Laporan wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produsen tahu dan tempe berencana melakukan mogok produksi pada tanggal 21 Februari hingga 23 Februari 2022.

Mogok produksi akan dilakukan di sebagian besar daerah-daerah di pulau Jawa.

Aksi itu dilakukan lantaran harga kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu dan tempe mengalami lonjakan kenaikan.

Hal ini berakibat pada meningkatnya biaya produksi. Parahnya, polemik harga minyak goreng belum selesai, kini tahu tempe juga berpotensi naik.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal menyampaikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Baca juga: Perajin Tahu-Tempe Menjerit, PPP Desak Pemerintah Kendalikan Harga Kedelai

Untuk informasi, komoditas kedelai mengalami kenaikan di pasaran. Awalnya harga komoditas ini hanya 9 ribu rupiah. Tapi, sejak Desember 2021 hingga awal Februari 2022 harganya mencapai 11 ribu rupiah.

“Minyak goreng, tahu dan tempe adalah kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi oleh masyarakat, kalau ngatur ini saja tidak beres, bagaimana mau bangun IKN (Ibukota Negara)?” ujar Alif, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/2/2022).

Harga komoditas kedelai sendiri diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga Mei 2022 mendatang.

Penyebab kenaikan harga komoditas ini karena produksi dan pasokan dunia berkurang. Masalahnya, produksi tahu dan tempe Indonesia 80 persen bahan bakunya menggunakan kedelai impor.

Untuk memproduksi tahu dan tempe produsen membutuhkan bahan kedelai sekira 3 juta ton per tahun. Hanya saja, ketersediaan pasokan kedelai lokal hanya mencapai 20 persen kebutuhan tersebut.

Maka dari itu, perajin tahu tempe dalam negeri sangat bergantung pada kedelai impor. Ketika harga kedelai dunia naik, perajin yang sebagian besar industri rumah tangga akan mendapatkan imbasnya.

Baca juga: Kedelai Naik, Pabrik Tempe di Bogor Kebingungan, Ada Opsi Berhenti Produksi Selama 3 Hari 

Alif menegaskan, dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, Indonesia masih sangat bergantung pada negara lain.

Seharusnya, lanjut dia, hal itu dapat dihindari jika pemerintah fokus mengembangkan potensi lokal dengan memberikan jaminan kepada para petani dalam negeri.

“Petani kita sering dihadapkan biaya pupuk yang mahal dan langka, pasar yang tidak menentu. Tahu tempe kan makanan asli Indonesia, masak bahan bakunya dari impor?” tegasnya.

Berkaitan dengan hal itu, Alif meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajarannya dan melibatkan pelaku bisnis untuk mengatasi kenaikan harga kedelai ini.

“Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan pelaku bisnis harus dievaluasi menyeluruh dari hulu dan hilir. Kalau ada kartel dalam permainan harga ini, Presiden harus usut,” pungkasnya.

Berita lainnya seputar kenaikan harga kedelai.