TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto, mendesak pemerintah tidak salah fokus dalam mengurai masalah mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi hingga saat ini.

Menurutnya, yang menjadi masalah terutama adalah aliran CPO DMO dari eksportir CPO kepada produsen minyak goreng, bukan kompetisi antara migor dan biodiesel.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Bidang Industri dan Pembangunan ini menjelaskan, meski konsumsi CPO untuk biodiesel terus meningkat, apalagi dengan adanya program mandatori B30, mendekati konsumsi CPO untuk migor (fifty-fifty), sebenarnya tidak terjadi kompetisi pasokan CPO antara food (migor) dan fuel (biodiesel).  

Pasalnya, produksi CPO nasional sangat cukup dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. 

Baca juga: Kapolri Instruksikan Kapolda Pastikan Minyak Goreng Tersedia di Pasar Tradisional dan Modern

Baca juga: Ketum LDII dan Politisi DPR Miris Ada Warga Meninggal Karena Antre Minyak Goreng

"Dari total produksi CPO nasional, kebutuhan CPO dalam negeri sendiri (untuk migor, industri dan biodiesel) hanya sebesar 34 persen. Sementara sebanyak 66 persen CPO diekspor ke pasar global terutama ke India dan Spanyol," kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima, Selasa (15/3/2022).

"Sekarang ini yang menjadi masalah adalah aliran CPO DMO dari eksportir CPO kepada produsen migor. Masalahnya terletak pada aliran CPO DMO ini. Bukan pada kompetisi antara food dan fuel," lanjutnya.

Menurut Mulyanto, program mandatori biodiesel B30 ini penting bukan hanya untuk menjaga agar harga CPO tidak jatuh, namun juga yang utama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional. 

Dia mengatakan bahwa BBN (bahan bakar nabati) dari CPO ini dikembangkan dengan beberapa tujuan, yakni dalam rangka mereduksi impor BBM, yang berarti menekan defisit transaksi berjalan dari sektor migas, sekaligus menerapkan net zero emission, yakni menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih.

Apalagi saat ini ketika harga migas dunia melonjak akibat perang Rusia-Ukraina yang menembus angka USD140 per barel.  

"Kita tidak ingin harga solar bersubsidi yang stabil ini terganggu karena kekurangan pasokan CPO untuk biofuel, yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Tanah yang Dibawa Anies ke IKN Hasil Cangkulan Emak-emak Kampung Akuarium, Ini Makna dan Tujuannya

Baca juga: Ditlantas Polda Metro Siapkan Skema Pengamanan Parade MotoGP Mandalika di Jakarta

Di tengah kelangkaan migor nasional akhir-akhir ini, yang penting dilakukan pemerintah adalah memastikan, bahwa 20 persen yang sekarang naik menjadi 30 persen CPO DMO (domestic market obligation) dari kuota ekspor yang didedikasikan untuk industri migor dipenuhi dan mengalir baik.

Sehingga produsen migor tidak kekurangan pasokan CPO DMO. 

"Soal ini yang terutama dikeluhkan pihak industri, bahkan menyebabkan enam produsen migor tutup," ucapnya.

Untuk diketahui produksi CPO dalam negeri pada tahun 2021 sebesar 51,3 juta ton. Untuk ekspor sebesar 34,2 juta ton (66 persen dari produksi). 

Untuk kebutuhan pasar domestik sebesar 17,8 juta ton (34 persen dari produksi), dimana untuk minyak goreng, industri dan biodiesel masing-masing sebesar 9,3 juta ton (52 persen dari konsumsi), 2.0 juta ton (11 persen dari konsumsi) dan 6,6 juta ton (37 persen dari konsumsi).

Baca juga: MUI: Penetapan Logo Halal Baru Harusnya Libatkan Aspirasi Banyak Pihak

Pada tahun 2022, Kementerian ESDM menetapkan alokasi BBN jenis Biodiesel sebesar 10,15 juta kiloliter.

Angka ini naik dari alokasi tahun 2021 yang berada di posisi 9,4 juta kiloliter.  

Kapasitas terpasang produksi biodiesel saat ini sebesar 14,5 juta kiloliter.

Perkiraan dana pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2022 sebesar Rp35,41 triliun. Program B30 ini telah berjalan sejak 1 Januari 2020.